Tana Toraja, Perpindahan kader partai politik sudah biasa terlihat dalam peta perpolitikan Indonesia. Tetapi bagaimana apabila sebuah ketua sebuah partai politik Kabupaten pindah ke partai lain demi mencalonkan diri menjadi ketua di partai lain satu Kabupaten juga? 

Ini dapat dilihat pada perpolitikan Tana Toraja. Victor Datuan Batara (VDB) Wakil Bupati Tana Toraja melakukan sesuatu yang mengagetkan peta politik. Sebagai seorang kader Demokrat yang juga menjabat sebagai ketua Demokrat Tana Toraja, melakukan pengunduran diri nya demi mencalonkan diri ke ketua Partai Golkar Tana Toraja.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel yakni Ni’matullah tidak apa-apa masalah kader pindah partai, partai Demokrat tidak akan rubuh hanya karena ada satu kader yang tidak loyal dan berkeinginan menjabat di partai lain.

Selain itu politisi Demokrat mengaku tidak merasa rugi atas hijrahnya mantan ketua DPC Demokrat Tana Toraja.  Hijrahnya tersebut masyarakat juga bisa menilai siapa Victor tersebut. “Semoga pak Victor lebih sukses. Biar rakyat di Toraja yang menilai” ujar Ulla, sapaan Ni’matullah.

(jmp/ml)

Mengapa banjir di Bukit Duri, Kampung Melayu,Bidaracina dan sekitarnya masih terjadi??

1) sejak jaman gubernurnya Foke dan Presidennya SBY, sudah diterima hasil kajian Departemen PU (Balai Besar Ciliwung Cisadane) bahwa air luapan kali Ciliwung mestinya bisa dialihkan ke Banjir Kanal Timur...proyek tersebut secara fisik dikerjakan PU dan Pemda DKI kebagian penataan wilayah

2) saat Ahok mulai in charge sebagai Gubernur ia mematok target agar proyek sodetan yang tertunda pelaksanaannya oleh Foke itu segera selesai . .

3) proyek sodetan Kali Ciliwung itu mensyaratkan agar kali Ciliwung di titik Kampung Pulo dan Bukit Duri dinormalisasi ...untuk itu mau tidak mau warga di bantaran kali mesti direlokasi ...dan suka tidak suka, secara teknis kali Ciliwung mesti dipasangi sheet pile (turap beton) di sisi sungai

3) kalau sodetan Ciliwung ke BKT selesai, Ahok akan mulai konsentrasi ke puluhan titik lain berupa saluran drainase dan waduk yang perlu dibenahi di DKI ...jika drainase ke BKT dan waduk lancar maka luapan kali Ciliwung bisa dikendalikan dan tidak menyebabkan banjir ...

4) tetapi fase terpenting yaitu sodetan ke BKT di titik Bidaracina terlambat pelaksanaannya ...gara2 Pemda digugat ke PTUN oleh warga Bidaracina yang diwakili Yusril Ihza M sebagai pengacara ..Pemda DKI kalah karena disebutkan ada kesalahan ketik 1 angka di Surat Kepgub yang berpengaruh luas wilayah yang akan digusur di Bidaracina bertambah sekian meter persegi ...Ahok protes karena tidak ada maksud Pemda menambah luas area inlet ke BKT ...jadi hal itu semata kesalahan ketik oleh staf Pemda ...namun kemudian di tingkat kasasi Pemda menang. .

5) hingga saat ini inlet (pembelokan arus Ciliwung ke BKT) di Bidaracina belum selesai dikerjakan, karena tertunda oleh tuntutan ganti rugi dari warga ..Pemda belum bisa membayar ganti rugi yang diminta karena belum ada penetapan batas dari BPN

6) status para warga yang menggugat Pemda di Bidaracina itu sesungguhnya hanyalah penyewa tanah ...sedangkan pemilik tanah asli yaitu seorang warga keturunan Cina dan PT Asuransi Jiwasraya, sudah menyetujui nilai ganti rugi itu ...

7) jadi kalau di medsos orang teriak2 mentertawakan Ahok tentang banjir di Bukit Duri, SMAN 8, Bidaracina, Rawajati, Cililitan, Kampung Melayu...itu mungkin pada nggak punya waktu atau males googling ...jadi dimaklumi saja ...

Sedangkan tokoh2 yang sudah kenyang membahas soal banjir Jakarta dan solusinya sejak tahun 2010 seperti Foke, SBY, Djan Faridz, Boediono, Jusuf Kalla, dan yang lainnya, itu mereka sudah paham masalahnya dan senyum senyum saja melihat Ahok dibantai lawan2 politik dan urban poor activist di medsos ..

Tokoh2 itu tahu persis bahwa solusi itu memang cuma Ahok yang berani melaksanakan hingga tuntas dengan segala tantangannya ...jadi bukan karena Ahok pilih2 titik di mana ada warga kumuh yang mesti digusur sedangkan wilayah PIK dan Kelapa Gading yang mewah aman dari gusuran .. atau maunya Ahok bahwa sungai Ciliwung mesti dibeton ...itu memang sudah jadi keputusan teknis Departemen PU sebagai pelaksana proyek normalisasi Ciliwung

Masalahnya bagi Ahok sebagai gubernur DKI, dia harus jadi partner aktif Departemen PU sebab dana APBN untuk beberapa tahap proyek ini sudah turun sejak jaman Foke ..

Nah, setelah membaca secara lengkap poin2 di atas, anda pasti maklum kenapa aneka postingan bullshit soal banjir DKI nggak bakal ngaruh ke saya ...simply because I'm not a partisan ..

saya pro Jakarta yang kalinya bersih dan tidak bikin banjir...sehingga kalau saya mesti ke Jakarta ngurus ini itu saya bisa nyaman ...

link terkait:

http://news.metrotvnews.com/metro/RkjQ549b-menang-kasasi-proyek-sodetan-dikebut

http://www.antaranews.com/berita/559069/sodetan-ciliwung-kbt-bebaskan-kampung-pulo-bukit-duri-dari-banjir

Kali ini, tekanan PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk menghentikan produksi dan merumahkan karyawannya tampaknya serius diterapkan. Sejak 17 Februari lalu, kegiatan penambangan di tambang Grasberg, Papua, telah dihentikan secara total dan sebanyak 33 ribu karyawan PT FI dirumahkan. Akibatnya, puluhan ribu karyawan Freeport beserta keluarganya menggelar aksi damai di Mimika untuk ikut menekan pemerintah Indonesia agar segera menerbitkan izin ekspor konsentrat.

Tekanan Freeport yang bikin repot pemerintah Indonesia ini sebenarnya bukan hanya kali ini. Pada saat berlakunya larangan ekspor mineral dan batu bara mentah sejak 12 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), PT FI menolak keras larangan itu sembari mengancam akan menghentikan produksi dan me-lakukan PHK besar-besaran. Bahkan Freeport juga menekan untuk menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional atas larangan ekspor mineral dan batu bara mentah itu.

Entah karena takut terhadap tekanan atau ada pertimbangan lain, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono kala itu akhirnya mengabulkan tuntutan PT FI untuk tetap mengekspor konsentrat, meskipun PT FI belum membangun smelter seperti yang disyaratkan UU Minerba. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang saat itu dijabat Jero Wacik, mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang mengizinkan Freeport mengekspor konsentrat dengan kadar tertentu.

Sudirman Said, Menteri ESDM jilid satu pemerintah Joko Widodo, tetap saja mengizinkan PT FI mengekspor konsentrat. Izin ekspor itu dikeluarkan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi atas kemajuan pembangunan smelter. Saat Arcandra Tahar menjadi Menteri ESDM jilid dua selama 20 hari, salah satu keputusan pentingnya adalah mengizinkan PT FI mengekspor konsentrat, meskipun tidak ada kemajuan dalam pembangunan smelter. 

Ketika menjabat pelaksana tugas Menteri ESDM setelah dicopotnya Acandra, Luhut Binsar Pandjaitan memang tidak mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan ekspor konsentrat. Namun Luhut sangat gencar mewacanakan kebijakan relaksasi ekspor mineral dan batu bara mentah, termasuk ekspor konsentrat yang mengakomodasi tuntutan PT FI.

Kemudian, saat Ignasius Jonan dilantik sebagai Menteri ESDM jilid tiga, wacana kebijakan relaksasi ekspor mineral dan batu bara mentah sempat tenggelam, tapi tiba-tiba muncul kembali. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo menandatangani berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP Minerba) yang menjadi dasar relaksasi ekspor mineral dan batu bara mentah. Padahal komitmen Presiden Jokowi sebelumnya sangat mendukung pengolahan serta pemurnian mineral dan batu bara mentah di smelter dalam negeri.

Saat peresmian pabrik nikel di Morowali, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi dengan sangat tegas mengatakan bahwa, "Indonesia jangan lagi mengekspor mineral dan batu bara mentah, tapi mari kita olah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi bangsa Indonesia." Mengapa tiba-tiba komitmen Presiden berubah dengan mengeluarkan PP Minerba? Barangkali, perubahan itu salah satunya disebabkan tekanan masif PT FI.

PP Minerba mewajibkan perusahaan pemegang kontrak karya (KK) mengolah serta memurnikan mineral dan batu bara mentah di smelter dalam negeri. Tanpa pengolahan dan pemurnian, perusahaan tambang tidak diizinkan mengekspor mineral dan batu bara mentah, kecuali perusahaan tambang tersebut mengubah statusnya dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 6/2017 dan Permen Menteri Perdagangan 1/2017, PT FI sesungguhnya sudah diizinkan mengekspor konsentrat setelah pengajuan PT FI dalam perubahan status KK menjadi IUPK disetujui pada 10 Februari 2017. Volume ekspor yang diizinkan sebesar 1.113.105 wet metric ton (WMT) konsentrat tembaga berdasarkan Surat Persetujuan Menteri ESDM Nomor 352/30/DJB/2017 tanggal 17 Februari 2017. 

Dengan diakomodasinya tuntutan PT FI untuk mengekspor konsentrat sebesar itu, mestinya tidak ada alasan lagi bagi Freeport untuk menekan pemerintah Indonesia dengan ancaman penghentian produksi dan PHK. Namun bukan Freeport kalau tidak main an-cam sebelum semua tuntutan dipenuhi pemerintah. Kendati Freeport sudah mengubah status KK menjadi IUPK, PT FI menolak persyaratan IUPK yang berhubungan dengan divestasi 51 persen saham secara bertahap dan sistem perpajakan prevailing (besaran pajak yang berubah seiring dengan perubahan peraturan pajak di Indonesia). PT FI ngotot tetap menggunakan sistem perpajakan naildown (besaran pajak tetap), seperti yang diterapkan pada KK.

Pemerintah kali ini harus tegas menolak untuk memenuhi tuntutan di luar izin ekspor konsentrat, termasuk penolakan Freeport terhadap persyaratan divestasi dan sistem perpajakan prevailing. Semasif apa pun tekanan Freeport, pemerintah Indonesia harus berani mengatakan "take it or leave it". Pasalnya, tuntutan Freeport tersebut sudah sangat berlebihan dan keterlaluan. Kalau akhirnya pemerintah takluk terhadap tuntutan Freeport tersebut, tidak diragukan lagi kedaulatan energi negeri ini akan semakin tergerus oleh tekanan sewenang-wenang Freeport.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menarikan tarian Tortor Sombah pada Pesta Budaya Simalungun di Gedung Kemuning Gading, Sabtu (18/2/2017). Menggunakan pakaian Adat simalungun, Bima dan istri, Yane Ardian pun tampak tersenyum sambil diiringi lagu khas dari Simalungun.

Selain itu Bima pun dihadiahi kain ulos oleh Dewan Pimpinan Cabang Partuha Maujana Simalungun DPC PMS Bogor Jawa Barat. Dalam sambutannya Bima mengatakan bahwa di Kota Bogor ini banyak beragam keturunan dari suku yang berasal dari di Nusantara.

"Yang tinggal di Kota Bogor ini ada beragam suku dan budaya, namun kita bisa bersama-sama ikut membangun Kota Bogor," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Partuha Maujana Simalungun (DPC PMS) Bogor Jawa Barat, Sabarman Damanik mengatakan bahwa dirinya bangga dengan warga Bogor yang merupakan keturunan Simalungun tapi tidak melupakan budaya nenek moyangnya.

"Partuha adalah suatu lembaga yang hendak yg melestariakan budaya dari simalungun tarian atau tor tor dan banyak hal lain, yaitu adat yang ada di tengah tengah masyarakat simalungun," ucapnya.

Pada acara tersebut juga ada acara pelantikan DPC Partuha Maujana Simalungun (DPC PMS) Bogor Jawa Barat. Beragam penampilan kesenian dan budaya khas Simalungun pun ikut mewarnai kegiatan tersebut. Pengunjung yang hadir pun tampak menggunakan pakaian adat Simalungun.

JMP MULTIMEDIA, Toraja– Problem pembangunan Bandara Buntu Kuni (BBK) Toraja di Kecamatan mengkendek, Kabupaten Tana Toraja mulai terkuak pada awal tahun 2016. Djuli Mambaya seorang Putra Toraja yang juga Kadishub Provinsi Papua mengatakan lokasi proyek pengerjaan bandara buntu kuni tidak memenuhi standar sebuah bandara. 

AMTI (Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia) sendiri telah mendapatkan dokumen rekomendasi DPR bahwa lokasi sebenarnya yang direkomendasikan oleh kementrian perhubungan adalah di Kambuno yang berada di kecamatan Nanggala, Toraja Utara. Hasil terbaru juga dana yang telah menelan sekitar 300 Milyar ini membengkak hingga 1.7 T, dan dari pantauan AMTI bahkan Landasan Pacu Bandara pun ada sungai ditengah yang membelahnya.

Terkait hal tersebut, masyarakat toraja dan para pemuda Toraja bersuara mendukung agar lokasi bandara di kembalikan ke tempat yang semestinya. Jika dipaksakan pembangunannya justru akan menelan biaya dan Bandara akan merugikan kas Negara.

Baca juga : 

Salah seorang Pemuda Toraja yakni Acantha Manapa Sampetoding menyebut pembangunan Bandara Buntu Kuni di Kabupaten Tana Toraja kemungkinan tidak berlanjut. Berbagai faktor seperti lokasi dari Jalan Utama sekitar 3km dan jalannya masih belum dibuat dan juga berjarak sekitar hingga 2 sampai 3 jam dari tempat Wisata di Toraja .

“APBN senilai 1.4T akan sangat dirugikan jika Bandara tidak bisa didarati oleh Pesawat Boeing Kemudian Hari”, ujar nya

Foto beredar "keterlibatan dalam MAKAR-BBK"

TORAJA – Teka-teki atas Studi Kelayakan dan Lokasi proyek pembangunan Bandara Baru Toraja hingga kini masih menuai kontroversi serta membingungkan masyarakat Toraja.

Sorotan pertama kali datang dari tokoh masyarakat Toraja, Djuli Mambaya, Wakil ketua Ikatan Keluarga Toraja Papua (IKT Papua) pada 2016 lalu.

"Lokasi proyek tidak layak, ada sungai-sungai yang membelah landasan pacu/runway, ada jurang, arah angin diagonal dan ada gunung yang tinggi membahayakan penerbangan, timbun sana timbun sini, itu uang rakyat ratusan miliar hanya dihabiskan untuk menimbun landasan," ujar Djuli Mambaya dalam beberapa pernyataannya.

Bandara yang dimaksud adalah Bandara Buntu Kunik (BBK) Tana Toraja.

Hingga berita ini diturunkan, sorotan atas Studi Kelayakan dan Lokasi Bandara BBK tetap menjadi topik terhangat di kalangan masyarakat Toraja, baik yang berdomisili di Toraja maupun yang berada diluar daerah. Termasuk oleh para kalangan netizen di beberapa komunitas Grup Facebook warga Toraja.

Belakangan, sebuah Jajak Pendapat dalam Grup Facebook Toraja bernama: Forum Politik Toraya (FPT) diposting oleh akun Rana Dase.

Hasilnya, mayoritas netizen warga Toraja mendukung agar lokasi bandara di kembalikan ke tempat yang semestinya yakni Kambuno di Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara.

BBK sendiri disebut-sebut tidak terletak di Buntu Kunik tetapi terletak di Pitu Buntu Pitu Lombok/Palawa, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Jarak lokasi proyek dengan Buntu Kunik jauhnya sekitar 10 kilometer yang kemudian ditengarai fiktif.

Buntu Kunik dan Pitu Buntu Pitu Lombok/Palawa masih berada dalam satu kecamatan yakni Kecamatan Mengkendek Tana Toraja.

Bandara BBK sendiri mangkrak sejak tahun 2015 lalu karena pasokan amunisi dari APBN dihentikan. Belakangan AMTI mensinyalir karena ada temuan.

Belakangan, kondisi itu semakin hangat dan semakin memanas tatkala keberadaan Bandara BBK kemudian berujung pada aksi saling demo-mendemo antara pihak yang Pro dan Kontra.

Aktivis antikorupsi dari Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) yang bermarkas di Jakarta kemudian menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat dengan melakukan serangkaian kegiatan investigasi dengan menggandeng awak media milik AMTI dan beberapa warga Toraja sebagai Tim Info. Kegiatan investigasi itu kemudian diberi nama, Telusur Transparansi Indonesia.

"Kami mendapatkan banyak informasi dari masyarakat yang kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan serangkaian kegiatan investigasi tertutup dengan bantuan masyarakat sebagai Tim info, Lalu kami kemudian menemukan ada jejak awal, ada sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan perbuatan koruptif," kata koordinator Tim Investigasi Tertutup AMTI, Alexius Bannetondok, Senin (13/2/2017).

Alhasil mereka kemudian menggelar demonstrasi anti korupsi di Istana Presiden RI dan di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada hari yang sama, kelompok AMTI juga memasukkan laporan penyerahan dokumen di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika itu AMTI meminta agar pemerintah pusat segera mengaudit Lokasi dan Dana Proyek Bandara Mangkrak tersebut.

Penelusuran media ini, akun Rana Dase selaku pihak yang Pro Pemerintah Daerah menuding pihak yang Kontra terhadap kasus Bandara BBK Toraja sebagai penghianat. Sejumlah nama dan foto mereka yang Kontrakan bahkan tak segan-segan diumumkannya dalam grup tertutup facebook dengan nama grup, Forum Politik Toraya.

Menilik pada proyek Bandara BBK Tana Toraja, belakangan biaya permintaan proyek pembangunan justru membengkak dari rencananya awal sekitar Rp 310 Milyar, menjadi Rp 1.700 Milyar atau Rp 1,7 Triliun.

Beberapa Masyarakat Toraja melalui media sosial mulai bersuara bahwa jika dipaksakan pembangunannya justru akan menambah polemik karena Bandara yang semahal itu jadi pun tidak mampu di darati oleh Boeing seperti yang dijanjikan diawal pembangunannya

Lokasi proyek pembangunan Bandara Buntu Kunik (BBK) Toraja di Kecamatan mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai terkuak pada awal tahun 2016.

Ketika Djuli Mambaya seorang Putra Toraja yang juga Kadishub Provinsi Papua mengatakan lokasi proyek pengerjaan Bandara Buntu Kunik tidak memenuhi standar sebuah bandara.

Pada Awal Februari 2017 adanya informasi dokumen rekomendasi DPR bahwa lokasi yang disurvey untuk pembangunan Bandara adalah Kambuno Nanggala. Sehingga masyarakat Toraja mulai bertanya-tanya apakah Bandara Buntu Kunik yang sudah mangkrak sejak 2015 akan dilanjutkan atau di hentikan. (*)

Penulis : EAMS

Simalungun, hetanews.com - Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) menegaskan jika Dahris Purba (41) bukan oknum pendeta GKPS.

Hal ini disampaikan melalui surat klarifikasi yang dilayangkan ke Redaksi Hetanews, Selasa (24/1/2017). Surat Pimpinan Pusat GKPS itu ditandatangani Kepala Biro Litkom GKPS, Pdt Mikhael Z Sipayung.

Surat itu menyikapi pemberitaan hetanews tanggal 22 Januari 2017 dengan judul 'Oknum Pendeta GKPS Larikan Anak di Bawah Umur Ditangkap di Kandis'.

Pdt Mikhael Z Sipayung, menegaskan bahwa Dahris Purba yang disebut dalam pemberitaan sebagai pelaku yang melarikan anak di bawah umur bukan pendeta GKPS.

Dalam hal ini Redaksi Hetanews sudah melakukan ralat atas judul dan isi pemberitaan tersebut pada tanggal 22 Januari 2017.

Sumber : http://www.hetanews.com/

Foto khusus simalungun

Tanah Simalungun adalah tanah tumpah darahku, tempat aku dilahirkan dan pertama kali darahku ditumpahkan. Tanah Simalungun adalah tempat pertama kali aku melihat sinar bulan dan matahari serta menghirup udara segar dari alam. Tanah Simalungun adalah tempat pendahuluku mencari penghidupan. Aku tidak tahu sudah berapa lama nenek moyangku menetap dan hidup berkarya di tanah Simalungun. Aku terlahir dari rahim ibu kesayanganku boru Sinaga yang kini telah tiada dan tumbuh besar di sebuah daerah perbatasan antara Kabupaten Simalungun dan Batubara. Dari Sinondang Raya ke Bandar Gunung dan berhenti di Pamatang Bandar dan dari Parapat ke Tanoh Jawa pindah ke Gajing Kahean, demikianlah rangkaian perjalanan leluhurku.

Di saat usiaku 19 tahun aku beranjak meninggalkan tanah kelahiranku menuju daerah perantauan. Dalam perjalananku, aku tidak lupa membawa silsilah keluargaku yang kutulis waktu aku masih duduk di bangku SMA. Kampung halamanku kini jauh dariku, meski ragaku jauh tetapi hati dan pikiranku selalu mengarah kepadamu. Tanah Simalungunku yang indah dan subur, kekayaan alamnya berlimpah ruah. Dari Parapat sampai Tongging yang berada di sepanjang Danau Toba adalah bagian dari tanah Simalungunku. Di kampung halamanku hawanya panas, di Pamatang Siantar hawanya sejuk, di Raya dan Parapat hawanya dingin, inilah salah satu keistimewaan tanah Simalungunku. Di Sidamanik ada kebun teh, di Raya tumbuh subur buah jeruk, di Saribu Dolog berkembang sayur mayur, dan di kampung halamanku terdapat sawit dan karet serta berbagai jenis buah-buahan mulai dari durian, kelapa, pisang, rambutan, sawo, dan manggis.

Di tanah Simalungunku terhampar luas area persawahan, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Sungguh demikian menakjubkan tanah Simalungunku, kekayaan dan keindahannya merupakan mahakarya Tuhan yang dihadiahkan kepada leluhurku. Di tanah Simalungunku dulu pernah berdiri kerajaan dan aura kedigdayaan, namun kini hanya tinggal kenangan. Peninggalannya hanya bisa menjadi saksi bisu mengiringi perubahan zaman.

Tanah Simalungunku kini sudah dipadati oleh kaum pendatang, orang Simalungun justru banyak tinggal di perantauan. Tanah leluhurnya dijual, kepemilikannya berpindah tangan. Orang simalungun pergi menjauh, orang lain datang mendekat. Budaya Simalungunku terkikis hilang akibat kurangnya kepedulian dan perhatian. Bahasa Simalungunku dulu semarak dan menjadi favorit, dulu semua orang yang datang ke tanah Simalungunku wajib menjunjung tinggi budaya dan bahasa Simalungunku. Dulu bahasa Simalungunku diminati dan menjadi kewajiban, sekarang bahasa Simalungunku justru dianggap kampungan oleh orang Simalungun yang tinggal di perkotaan. Dulu orang Simalungun sangat bangga menggunakan tutur "tulang" dan "atturang", namun kini orang Simalungun justru lebih merasa bahagia mempopulerkan panggilan "om" dan "tante".

Orang Simalungun pada zaman dahulu adalah suku yang ditakuti di tanah Batak, kata missionaris Karo J.H. Neumann. Karena memiliki kerajaan yang kuat dan ilmu magis yang tinggi. Orang Simalungun satu-satunya suku Batak yang mengenal sistem kerajaan, kata J. Tideman dan Lance Castles. Orang Simalungun pada zaman dahulu menjunjung tinggi falsafah hidup "Habonaron Do Bona", orang Simalungun yang mengingkarinya akan mendapat akibat "Hajungkaton Do Sapata". Orang Simalungun dalam kehidupan sosial juga menerapkan pepatah "Totik Mansiathon Diri Marombou Bani Simbuei" dan "Sapangambei Manoktok Hitei".

Orang Simalungun pada zaman dahulu hidup bergotong royong yang ditandai dengan tradisi "Haroan Bolon" dan "Marsialop Ari". Namun kini, orang Simalungun lebih banyak bersifat egois, ekslusif, dan bertarung secara "single fighter". Orang Simalungun kini banyak yang terbuai dengan gap antara agama dan harta. Orang Simalungun pada zaman dahulu selalu berupaya menjalin ikatan perkawinan dengan sesama orang Simalungun. Namun kini keadaannya sudah berubah, orang Simalungun sudah banyak yang kawin silang. Orang Simalungun mengenal falsafah adat "Tolu Sahundulan Lima Saodoran Waluh Sabanjaran", budaya Simalungun mengenal seni tari, seni suara, seni ukir, seni tenun, dan seni hias. Budaya Simalungun pernah mengalami zaman keemasan, dimana budaya Simalungun wajib diterapkan oleh kaum pendatang. Seni tari Simalungun terkenal dengan gerakannya yang seirama dengan bahasanya, gerakan tari Simalungun lembut dan perlahan selaras dengan orang Simalungun saat bertutur kata.

Bahasa Simalungun sejatinya adalah bahasa pemersatu di antara suku Batak, bahasa Simalungun berada di posisi pertengahan, kata ahli Bahasa Belanda Petrus Voorhoeve. Keistimewaan Bahasa Simalungun mampu mengakomodir seluruh Bahasa Batak. Namun, keistimewaan yang dimilikinya tidak banyak orang yang mengetahuinya bahkan orang Simalungun sendiri. Karena itulah orang Simalungun banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasanya, justru lebih tertarik menerapkan bahasa tetangganya bahkan di lingkungannya sendiri. Sungguh ironis, namun semua itu adalah fakta. Orang Simalungun banyak yang tidak menyadari tergerusnya bahasa Simalungun bukan karena orang lain, melainkan akibat kealpaan dan kelalaian orang Simalungun sendiri.

Menapak tilas masa lalu suku Simalungun termasuk suku hebat, pernah memiliki kerajaan yang kuat dan sudah mengenal sistem tatanan pemerintahan. Melirik kondisi sekarang, orang Simalungun sudah mengalami banyak perubahan, budaya dan bahasanya kian mengalami ketergerusan. Tanah Simalungun sudah diramaikan oleh kaum pendatang, kepemilikan tanah Simalungun sudah banyak berpindah tangan, orang Simalungun pergi meninggalkan tanah kelahirannya dan memilih hidup di tanah perantauan.

Demikianlah kondisi kehidupan orang Simalungun saat ini, bagaimanakah dengan 100 tahun mendatang. Masihkah tanah Simalungun dimiliki orang Simalungun, akankah budaya dan bahasa Simalungun mampu bertahan. Bagaimana bila 100 tahun mendatang tanah Simalungun ternyata sudah beralih kepada kaum pendatang. Anak cucu kita akan bertanya "Ayah! Tanah orang Simalungun di mana? Kenapa kita tidak pernah pulang kampung". Sang ayah menjawab: "Dulu tanah Simalungun ada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, tapi tanah kita udah tidak ada lagi di sana. Sekarang kita udah jadi orang Jakarta, di sinilah tanah kita sekarang. Udah paham kan nak?". Jawab anaknya: "Udah yah!".

Simalungun adalah tanah kelahiranku. Simalungun adalah simbol budayaku.

Simalungun adalah bahasa ibuku.

Simalungun adalah aku.

Sumber : FB Masrul Purba

Bangkalan - Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Makmun Ibnu Fuad, merombak total pejabat utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jabatan kepala dinas banyak diisi orang-orang baru menggantikan pejabat lama yang digeser menjadi asisten atau staf ahli. Hanya Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah tetap diisi wajah lama. 

"Perubahan ini untuk penyegaran sekaligus peningkatan kinerja," kata Makmun Ibnu Fuad setelah melantik 104 pejabat eselon II dan III di gedung Rato Ebuh, Senin, 16 Januari 2017. 

Baca: Ganjar: Banyak Pejabat Jawa Tengah Belum Deklarasikan Harta

Banyak kalangan menilai rotasi pejabat yang dilakukan Makmun tidak sesuai keahlian. Dengan demikian, dikhawatirkan justru malah membuat program Bupati tidak terealisasi. Contohnya, penggantian Kepala Dinas PU dan Bina Marga dari Taufan Z.S. ke Roosli Haryono. Roosli dinilai minim pengalaman mengurus proyek. 

Namun Bupati Makmun punya pertimbangan sendiri merotasi pejabat. Dia mengatakan tidak hanya melihat keahlian pejabat, tapi juga niat dan kesanggupan untuk bekerja. "Niat mau bekerja juga tak kalah penting," ujarnya. 

Dia mencontohkan, Dinas Sosial Bangkalan, meski keilmuan kepala dinasnya di bidang sosial mumpuni, kinerjanya tidak sesuai yang dia harapkan. "Makanya banyak yang kami ganti agar ada penyegaran. Tidak baik satu pejabat terlalu lama memegang satu jabatan." 

Adapun menurut Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi, perombakan susunan pejabat itu punya tujuan lain, yaitu agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhindar dari sanksi akibat terlambat mengesahkan APBD 2017. "Pelantikan ini salah satu saran dari gubernur agar tidak kena sanksi," tuturnya. 

Saran lain, kata Imron, Bupati harus segera menyerahkan sejumlah asetnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti guru, siswa, dan gedung sekolah menengah kejuruan, serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang pengelolaannya diambil alih Provinsi, seperti Dinas Pertambangan. "Ada satu saran lain, yaitu setelah ini Bupati harus melantik pejabat setingkat kepala bagian atau kepala seksi." 

MUSTHOFA BISRI

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/16/078836471/alasan-kinerja-tak-maksimal-bupati-bangkalan-mutasi-pejabat (jmp/ml)