RELAWAN SUMUT

Sebuah pesan masuk, "Bang, Purwakarta dapat penghargaan Harmoni sebagai wilayah yang toleran.."

Saya tersenyum bacanya. Sudah seharusnya. Purwakarta sudah berjuang keras untuk itu. Saya terngiang kata2 Kang Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta waktu kami berbincang, "Toleransi itu harus diperjuangkan, bukan hanya diucapkan.."

Selama dua periode menjabat, Kang Dedi Mulyadi harus berjibaku melawan intoleransi yang tumbuh massif di Jawa Barat. Ormas2 radikal berbaju agama di sekitar Purwakarta tumbuh kencang. Bukan tanpa resiko ia berjuang seperti itu. Ia dijadikan musuh besar bagi FPI. Patung di Purwakarta di rusak. Bahkan ia pernah dikejar2 oleh FPI saat menjadi pembicara di TIM, Jakarta. Dan tudingan bahwa ia musyrik, penyembah patung, begitu melekat pada dirinya. Fitnah yang dibangun dalam usaha membunuh karakternya. "Saya siap tidak populer.." Katanya.

Dan memang pada masa itu, saat ormas garis keras dipelihara oleh para penguasa, siapapun yang berhadapan dengan mereka harus siap tidak populer. Bahkan beberapa kepala daerah harus bergandengan tangan dengan ormas garis keras hanya supaya tidak kehilangan suara.

Dedi Mulyadi tidak menyerah. Ia masuk ke sudut2 desa, mengetuk pintu2 rumah rakyat kecil, berbicara dengan mereka, untuk mengenalkan arti toleransi kepada sesama manusia. Rakyat Purwakarta jatuh cinta padanya. Karena itu, ia tetap ada di sana meski fitnah massif terus menghantamnya.

Dan pada masa pemerintahan Jokowi inilah, namanya mengharum. Kementerian agama merespon perjuangan beberapa wilayah di Indonesia yang berhasil menjaga kerukunan agama dengan "Harmony awards".

Saya yakin, Dedi Mulyadi tidak mengharapkan awards apapun untuk perjuangannya, karena bukan itu yang terpenting. Yang paling penting adalah menunjukkan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat bagaimana seharusnya bekerja. Jawa Barat selama ini banyak menyabet gelar juara. Juara provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi. Juara penduduk miskin terbanyak. Juara pungli terbanyak di Indonesia. Prestasi yang membanggakan ketika PKS berkuasa..

Dan dengan gelar juara2 itu, penghargaan Purwakarta sebagai wilayah yang "paling rukun umatnya" versi Menteri Agama, tentu kurang menarik bagi Jawa Barat. "Rukung doang, gada duitnya.." begitu mungkin kata rata2 para pejabat di Jawa Barat yang sekarang meringkuk di balik penjara karena korupsi sebanyak2nya.

Selamat ya Kang Dedi Mulyadi atas penghargaannya. Selamat untuk warga Purwakarta, warga desa Galia, yang mampu menjunjung kerukunan di provinsi yang intoleran. Kalian memang sejak kecil sudah jatuh di panci ramuan ajaib..

Demi Toutatis, semoga langit tidak runtuh menimpa warga Purwakarta !

Penulis : Denny Siregar  kunjungi www.dennysiregar.com

Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo selalu menjadi buah bibir. Tidak lugas, tidak pula terang-terangan. Namun, gaya berkomunikasinya memiliki makna yang dalam melalui simbol-simbol yang ditunjukkan.

Seolah, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu hendak menyinggung sesuatu ataupun menyindir seseorang. Beberapa peristiwa terekam di media saat Jokowi terkesan ingin "menyentil" Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada 16 Maret 2016, di Pati, Jawa Tengah, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. SBY mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

"Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tetapi, kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal, ekonomi sedang lesu," ujar SBY dalam rangkaian satu bulan penggalangan kekuatan politik bertajuk "Tour de Java".

Dua hari setelah itu, 18 Maret 2016, Presiden Jokowi tiba-tiba mendatangi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Proyek yang dibangun pada era SBY itu mangkrak sekaligus dibelit permasalahan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima orang yang diduga terlibat korupsi proyek itu sudah dikenakan hukuman.

Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek yang menelan anggaran negara Rp 2,7 triliun itu. Kesedihan Jokowi itu diungkapkan di akun Twitter-nya, @Jokowi.

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi.

Akhir 2016, Presiden Jokowi melaksanakan silaturahim atau konsolidasi kebangsaan. Sejumlah tokoh, mulai dari unsur TNI, Polri, ulama, pimpinan organisasi masyarakat Islam dan agama lainnya, ketua partai politik, hingga mantan presiden, ditemui Jokowi.

Rasa-rasanya hampir semua kekuatan sosial dan politik di negeri ini ditemui Jokowi, kecuali seorang, SBY.

Spekulasi merebak tentang hubungan keduanya dipengaruhi oleh situasi politik nasional yang memanas akibat pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta. Maklum saja, orang dekat Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, bertarung dengan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, perseteruan di arena Pilkada DKI juga banyak berpengaruh terhadap kemunculan isu intoleransi. Isu ini dinilai berbahaya bagi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, Presiden berinisiatif sowan ke sejumlah kelompok, kecuali SBY. Wartawan pernah bertanya langsung ke Jokowi soal apakah dia juga akan bertemu SBY.

Lantas apa jawaban Jokowi?

"Ya nanti semuanya akan kita atur," kata Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, Presiden bisa menemui siapa saja, termasuk SBY. Jika SBY mengajukan permintaan audiensi, pihaknya akan menyampaikannya ke Jokowi untuk disetujui atau tidak.

"Begitu ada yang mengajukan permohonan, cepat langsung kami respons. Pakai surat atau pakai telepon ke saya juga bisa," ujar Pratikno.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan yang lugas dan jelas mengapa Jokowi dan SBY belum bertemu.

Jumat, 20 Januari 2017, jagat media sosial dihebohkan dengan curhat SBY. Dalam tweet yang diunggah pukul 14.39 WIB itu, SBY seolah-olah curhat kepada Tuhan.

"Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru ditnah & penyebar "hoax' berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yang lemah menang? *SBY*," demikian tweet SBY.

Tiga hari kemudian, Jokowi menghadiri hari ulang tahun ke-70 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di teater utama Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Pergelaran teater itu bertajuk "Tripikala: Tertawa Bersama Megawati Soekarnoputri". Dalam teater yang diperankan sejumlah seniman dan komedian papan atas, topik seorang pemimpin yang curhat di Twitter ditertawai habis-habisan oleh penonton yang hadir.

"Kalian kalau jadi pemimpin, jadi pemimpin yang tangguh, bukan pemimpin yang cengeng," kata paduka raja yang diperankan Butet Kertaradjasa.

"Bukan kerjaannya curhat melulu. Ngeluh sama Tuhan kok di Twitter. Memang Tuhan follow situ?" lanjut dia.

Jokowi yang menonton dari awal sampai akhir mengaku habis energinya menertawai lawakan-lawakan satire dalam teater itu.

"Dari awal sampai akhir lucu semuanya. Sampai habis energi saya untuk tertawa," ujar Jokowi yang menonton penuh aksi teatrikal itu.

Jokowi mengaku, banyak pesan yang diperoleh dari sekitar dua jam penampilan itu.

"Yang menonton, mesti tahu pesan-pesan apa yang disampaikan di pertunjukan tadi. Baik yang berkaitan dengan pentingnya kesatuan, baik yang berkaitan dengan mengingatkan kembali bahwa kita ini beragam, majemuk, kebinekaan," ujar Jokowi.

"Juga (pesan tentang) tetap mendahulukan kepentingan negara, kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain-lain. Saya kira pesan itu sangat kuat sekali di dalam pertunjukan tadi," kata dia.

Tepat pada hari ulang tahun Megawati itu, Presiden Jokowi juga meneken surat keputusan presiden tentang mengabulkan permohonan grasi terpidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar.

Lantaran grasi Jokowi, Antasari yang merupakan mantan Ketua KPK era SBY itu dinyatakan bebas murni. Kebijakan Jokowi memberikan grasi ke Antasari juga dinilai menohok SBY.

Saat hari ulang tahun Megawati, Antasari Azhar juga turut hadir. Ia berkomentar, "Daripada beliau cuit-cuit di Twitter bilang negara ini kacau, wong enggak kacau kok. Kalau kacau, enggak ada yang bisa terlaksana, mending dia bantu buka kasus saya. Dia tahu kok. Pada era beliau terjadinya."

***

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, Jokowi dan SBY merupakan tokoh politik papan atas Indonesia saat ini. Maka dari itu, tidak heran komunikasi kedua tokoh itu sering jadi sorotan. Terlebih lagi, rentang periode kekuasaan keduanya tidak terlampau jauh.

Setelah menjabat Presiden Indonesia selama 10 tahun, SBY kemudian digantikan Jokowi yang baru menjabat Presiden sekitar dua tahun. Namun, Hendri menegaskan bahwa pemerintahan sah saat ini adalah pemerintahan era Jokowi-Jusuf Kalla.

"Publik juga harus diberi tahu, ini masanya Pak Jokowi. Masa Pak SBY itu sudah berakhir. Seharusnya toleransi atau dukungan terhadap pemerintahan Jokowi lebih tinggi karena menyangkut pembangunan negeri ini," ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (26/1/2017).

"Kalau dilihat-lihat kan sekarang ini enggak enak negara ini, seperti ada persaingan dua rezim. Ya jangan. Sekarang ini adalah pemerintahannya Pak Jokowi, sudah itu saja," kata dia.

Sebab, Hendri mengakui bahwa 10 tahun periode jabatan SBY masih menyisakan fans dan simpatisan hingga saat ini. Bukan tidak mungkin pasang surut hubungan Jokowi dengan SBY itu menimbulkan keretakan di masyarakat.

"Oleh sebab itu, saya sih maunya hubungan Jokowi dengan SBY bisa hangat kembali seperti awal-awal 2014 dulu, mesra," ujar dia.

Sumber : http://www.topnetizen.com/2017/02/jokowi-dan-sby-dari-hambalang-hingga.html