Select Menu
Select Menu

BEASISWA

BEASISWA

BEASISWA

Pelayan Rakyat

BEASISWA

BEASISWA

Pelayan Rakyat

PILGUB DKI
lulung titiek ruhut. ©2017 Merdeka.com
Hajatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memasuki babak baru. Ajang pemilihan orang nomor satu di ibu kota Jakarta bakal digelar dua putaran. Ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang bakal bertarung di babak selanjutnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
Partai politik pengusung dan pendukung dua pasangan calon (paslon) ini merapatkan barisan, meracik strategi untuk memenangkan jagoannya. Lobi-lobi petinggi partai juga dilakukan untuk menambah kekuatan. Namun tetap saja ada kader partai, politisi yang membelot dan membangkang. Akibatnya membuat petinggi partai geram. Sanksi hingga ancaman pemecatan pun menjadi konsekuensi yang harus dihadapi para pembelot.
Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung sudah siap dengan konsekuensi itu. Akhir pekan lalu dia mengatasnamakan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan cagub-cawagub Anies-Sandiaga. DPW PPP mendukung Anies-Sandi karena PPP adalah partai yang berazaskan Islam, sehingga mendukung pasangan calon yang beragama Islam.
"Alasan yang paling mendasar adalah partai PPP adalah berazas Islam," ungkap Lulung dalam konferensi pers di kantor DPW PPP, Minggu, (12/03).
Menurut dia, dukungan ini hasil musyawarah kerja wilayah. Dalam musyawarah itu Lulung memutuskan memberikan dukungannya ke Anies-Sandi. "Tidak mendukung Anies-Sandi sama saja kami mengkhianati dan tidak menghormati apa yang sudah diberikan amal itu kepada kami," imbuh Lulung.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz geram dengan Lulung yang tak patuh perintah partai. PPP kubu Djan Faridz sejak awal memberikan dukungan politik untuk pasangan petahana Ahok-Djarot. Djan langsung memecat Haji Lulung dari keanggotaan sebagai kader PPP. Alasannya jelas, Lulung selalu berseberangan sejak putaran pertama Pilkada DKI 2017.
"Mulai hari ini DPP secara resmi memecat haji Lulung berserta rombongannya di DPRD DKI," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (13/3).
Lulung sudah diberikan surat peringatan sampai tiga kali. Yang membuat langkah tegas harus diambil Djan, Lulung menggelar deklarasi terbuka menyatakan dukungan pada pasangan calon Anies-Sandiaga.
"Haji Lulung sudah kami beri surat peringatan 1,2, dan 3 sebelumnya. Puncaknya dia mendeklarasikan dukungan pasangan cagub lain yang berbeda dari keputusan DPP, yakni dukung Ahok- Djarot," tegasnya.
Lulung mengatakan, pemecatan tersebut sebenarnya sudah lama diprediksinya. Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku telah meminta berulang kali agar dirinya dikeluarkan dari partai berlambang Kabah tersebut.
"Kalau dipecat kalau saya sudah lama minta dipecat (dari PPP kubu Djan Faridz). Sudah lama dipecat oleh Romi, sudah lama minta dipecat sama Djan Faridz. Djan Faridz bilang sudah jangan deh nanti aja. Nanti nunggu saya ke yang lain," kata Lulung.
Diakuinya, sejak awal tidak bisa sejalan dengan keputusan partai untuk mendukung Ahok-Djarot. Keputusan berbeda pendapat itu karena Lulung mendapatkan dukungan dari masyarakat. "Saya tidak bisa mengikuti keputusan partai dan saya bilang, saya menghormati keputusan partai itu. Kalau saya tidak menjalankan keputusan partai, karena saya membela umat di Jakarta. Karena ada umat suaranya hampir satu juta memilih PPP, makanya PPP pada tahun 2014 itu mendapat suara 10 kursi DPRD DKI dan tiga DPR RI. Salah saya ngebela umat? Orang umat bela kita masa kita enggak konsisten bela umat," tegasnya.
Lulung hanya salah satu dari kisah para politisi pembelot di Pilgub DKI. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto juga salah satu tokoh yang membelot dari sikap politik partainya. Di saat partainya berjuang memenangkan pasangan Ahok-Djarot, Titiek Soeharto justru mendukung pasangan Anies-Sandiaga. Dia tidak merasa bersalah dan melanggar aturan partai. Dukungan untuk Anies-Sandiaga murni inisiatif pribadi tanpa membawa atribut partai.
"Saya rasa tidak ada yang salah apalagi melanggar, saya pribadi mendukung pasangan yang menurut agama saya baik. Lagi pula saya enggak mengajak kader lain dan saya enggak pakai atribut partai," kata Titiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3).
Titiek menyamakan sikap politiknya itu seperti pengalaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Saat Agung berbeda sikap dengan keputusan partai soal calon presiden, tidak ada yang mempermasalahkan.
"Sebagai contoh dulu juga Pak Agung Laksono beliau sebagai Waketum ketika Partai Golkar dalam memutuskan calon presiden dua, beliau pilih nomor satu, karena itu hati beliau di sana enggak apa-apalah. Kok sekarang saya dipermasalahkan," tegasnya.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono bersuara. Kader yang melakukan tindakan indisipliner harus diberikan sanksi. Namun, dewan pakar tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Titiek. Pemberian sanksi kepada kader indisipliner merupakan wewenang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. "Siapa yang berhak memberikan sanksi? Adalah DPP. Bukan dewan pakar. Sanksi itu bisa ringan, sedang, dan berat," tegas Agung.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada Titiek Soeharto. Sanksinya sesuai AD/ART partai. DPP Partai Golkar akan menyerahkan mekanisme pemberian sanksi Titiek kepada Ketua Mahkamah Partai Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar, Freddy Latumahina.
"Ya tentu kita serahkan pada kepartaian saudara Kahar Muzakir dan saudara Freddy untuk menindaklanjuti," kata Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/2).
Tidak hanya Lulung dan Titiek Soeharto, ada dua nama politisi kawakan yang juga berani menentang sikap partainya. Dua nama Partai Demokrat ini tentu sudah tidak asing di telinga. Adalah Ruhut Sitompul dan Haryono Isman yang berseberangan dengan sikap politik partai. Sejak awal gelaran Pilgub DKI, keduanya mendukung Ahok-Djarot. Padahal langkah SBY dan Demokrat mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni. Dalam ramalan Ruhut, Ahok bakal kembali memimpin Jakarta untuk lima tahun ke depan. Ruhut mengaku sudah sejak lama ramalannya ini tepat. Dia mengklaim dahulu pernah memprediksi Soeharto hingga Jokowi menjadi presiden, dan ramalannya selalu tepat.
"Saya kalau meramal tidak pernah salah, dulu ramalan presiden ke depan tepat semua. Buktinya saya sudah sejak lama meramal Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi akan menang. Ahok tentu akan menang juga," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/9).
"Siapa pun tidak ada yang bisa lawan Ahok, bukan hanya kader kami. Saya timses Ahok, itu sikap saya secara pribadi. Dulu Pilpres Demokrat dukung Prabowo, saya dukung Jokowi," beber Ruhut.
Ruhut pun selalu berada di garda terdepan dan membela mati-matian Ahok. Termasuk saat Ahok digoyang kasus dugaan penistaan agama. Dia menilai, lawan politik Ahok selalu mencoba menjatuhkan karena ketakutan. Bahkan Ruhut mulai berani menyindir SBY. Ruhut menegaskan SBY yang menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat ini tidak bisa mengintervensi proses hukum atas kasus yang menjerat Ahok. Apalagi, dia meyakini Ahok bakal memenangi persaingan di Pilgub DKI.
"Sekarang dia (SBY) mau intervensi apa? Presiden sekarang Jokowi kan bukan dia kan? Enggak, enggak, enggak, aku egp (emang gue pikirin), Ahok pasti menang," katanya.
Ruhut tidak sendiri. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, juga memutuskan mendukung Ahok-Djarot. Dia menilai, dari ketiga pasangan yang akan bertarung di Pilgub 2017, hanya Ahok - Djarot lah yang menurutnya sudah siap. Pasangan lain terkesan dipilih secara mendadak, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung oleh Partai Demokrat.
"Rakyat DKI butuh kepemimpinan model Ahok. Yang saya lihat secara konkret beliau tidak hanya melayani dengan hati, tapi beliau membangun sistem pelayanan yang hebat sehingga berpeluang besar memberantas korupsi dan menghargai kerja keras birokrasi DKI Jakarta," ujarnya dalam jumpa pers di Posko Muda Mudi Ahok, Gedung Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9).
Petinggi Demokrat bereaksi. Nasib keduanya di Partai Demokrat kini tinggal menunggu sang ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca Pandjaitan menandatangani keputusan tersebut. Nasib keduanya di Demokrat berada di ujung pena SBY. Selain melanggar kode etik dalam AD/ART Partai Demokrat, pertimbangan lain pemecatan Ruhut dan Hayono karena juga melanggar Fakta Integritas setiap kader Demokrat. Salah satu yang menjadi latarbelakang pemecatan terhadap keduanya yakni perbedaan sikap dan dukungan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Iya itu salah satunya (karena dukung Ahok- Djarot) Karena bertentangan dengan kebijakan-kebijakan daripada Partai Demokrat," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Denny Kailimang.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat juga telah menjatuhkan sanksi berat terhadap Ruhut. Sanksi berat dijatuhkan setelah Ruhut tak patuh perintah partai. "Sanksi berat ini berakibat buruk bagi Pak Ruhut. Sanksi berat bisa saja pemecatan dan bisa juga pencabutan dari anggota DPR," jelasnya.
Ruhut Sitompul seolah tak peduli dengan itu. Tak menunggu dipecat, Ruhut justru menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR dari Demokrat pada Kamis (10/11/16). Ruhut mengatakan, surat pengunduran akan ditujukan kepada sejumlah pihak, di antaranya Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Ade Komarudin hingga Ketua MPR Zulkifli Hasan serta Presiden Joko Widodo.
"Ya, tanggal 10. Udah, udah dibikin suratnya. Sampaikan dong kepada semua yang berkaitan dengan aku. Kepada Ketum partai, Ketua fraksi, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua fraksi MPR, sudah itu kepada Presiden," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (10/11).
Dia mengaku belum mengetahui respon dari SBY terkait pengundurannya sebagai anggota dewan. "Ya aku enggak tahu, kan aku sudah bilang aku mundur. Enggak tahu prosesnya kalau dia nggak setuju, memang kalau menurut MD3 harus ada surat dari dia kepada apa. Ya sabar, kita tunggu saja," ucapnya. Sumber Merdeka.com
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Sumber: CNNIndonesia).
Bagi saya, narasi kampanye Anies sudah mulai tak elok. Dengan berjalannya pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua, jalan panjang ini malah makin menampakkan sikap kontradiktif dari kubu Anies sendiri. Salah satu kontradiksi ini adalah pernyataan Anies berkenaan jangan mencampur adukkan politik dengan agama. Dalam menyikapi pernyataan kosong ini, saya mencoba menyegarkan kembali ingatan kita tentang video rekaman Anies yang sedang berkampanye di salah satu Masjid pada putaran pertama. Berikut ini saya tampilkan rekaman tersebut:
Anies Minta Urusan Politik Tak Dicampurkan dengan Agama – Kompas.com
Video tersebut direkam oleh simpatisan Anies sendiri, dan diperkirakan berlokasi di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Nampak jelas sekali Anies sedang berkampanye, mulai dari pesan hingga formasi jari membentuk angka tiga, sesuai dengan nomor urut pilkada Anies-Sandi. Dan kejadian ini sudah terjadi sedari putaran pertama berlangsung.
Video ini cukup untuk menjadi saksi bahwa Anies itu mencla-mencle. Pagi kedele, sore tempe. Seharusnya, kalau seorang akademisi seperti Anies konsisten untuk tidak mau mengaduk agama ke dalam pilkada, ia selayaknya mengerti bahwa tidak layak untuk berkampanye di dalam rumah ibadah untuk urusan politik praktis. Ini pun sebenarnya sudah menyalahi aturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan kepala daerah. Tapi, adakah sanksi untuknya selama ini?
Polemik Pelarangan Shalat bagi Jenazah Pemilih Paslon Nomor Dua
Sebenarnya spanduk-spanduk provokatif dan pemecah belah yang dapat menciptakan konflik horizontal ini sudah lama beredar. Anies melalui jejaring basis massanya seperti PKS pasti sudah lama tahu tentang berita ini dan dapat bersikap jauh lebih cepat untuk menghentikan politisasi agama seperti ini. Pertanyaannya, kenapa ia dan kubunya diam? Entah kenapa ia baru mulai bersuara ketika arah kampanye hitam ini sudah mulai menjadi panah yang berbalik arah dan menyerang dirinya. Setidaknya sudah tersebar beberapa foto di sosial media yang menangkap momen beberapa orang berpose dengan tiga jari. Bahkan ada yang berpakaian “salam bersama”  ala timses Anies-Sandi. Berikut ini beberapa fotonya:
Para pendukung Anies-Sandi dan Spandung Larangan Shalat Jenazah Pendukung Ahok. (Sumber: Penelusuran Google.com)
Para pendukung Anies-Sandi dan Spandung Larangan Shalat Jenazah Pendukung Ahok. (Sumber: Penelusuran Google.com)
Bagaimana pun, sulit untuk tidak mengaitkan tindakan fanatisme sempit dari politisasi keagamaan ini dengan kelompok massa dari paslon nomor tiga. Dengan melihat komposisi dari kelompok pendukung Anies, juga foto yang tersebar, tidak sulit menarik kesimpulan bahwa aksi rasis ini digerakkan oleh kubu mereka. Kita harus mengkhawatirkan sikap dua muka seperti ini dari calon pemimpin kita. Di depan mengatakan tidak, tapi di belakang bermain yang tidak-tidak.
Saya sangat menyesalkan sikap Anies dan pembiarannya. Padahal dahulu Anies terkenal dengan jargon “Orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang-orang baik lainnya diam dan mendiamkan”. Ketika Anies harus menyatakan perang terhadap isu SARA dan intimidasi, dia malah merangkul kelompok yang paling rasis seperti FPI. Juga tidak jarang ia malah terlibat langsung dalam menaikkan suhu intimidasi di kalangan massa pendukungnya. Jadi sebenarnya Anies ini orang baik yang sedang “diam dan mendiamkan” atau sudah menjadi bagian dari “orang jahat”-nya?
Kata-kata Motivasi dari Anies (2014).
Anies yang Sudah Menjual Segalanya demi Kuasa
Anies-Sandi dan segenap timses yang bergerak di belakang mereka bisa saja terus memojokkan kompetitor mereka. Tetapi sekarang semua kampanye buruk tersebut malah berbalik menghilangkan simpatik kepada kubu Anies sendiri. Tidak ada yang tersisa tentang segala gagasan elok yang pernah ia lontarkan. Semua itu sekarang tinggal rongsokan.
Tidak ada tenun kebangsaan, tidak ada politik santun, apalagi soal festival gagasan. Dari dulu hanya ngotot soal KJP Plus yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga rumah DP 0 rupiah yang cicilannya pasti akan mencekik masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hanya dengan ngotot bahwa program ini pasti jalan, kalangan bawah diiming-imingi dengan apa yang tidak bisa mereka raih. Lagi-lagi hanya janji yang hanya akan membuat warga makin pedih dan gigit jari nanti.
Alih-alih memperbaiki tawaran-tawaran manis mereka, setiap kritik dan kepedulian sosial terhadap politik demokratis yang sehat malah diresponi dengan ngeles dan bermain sebagai korban. Dalih mereka tak jauh-jauh dari “Kami di-bully”, “Program terobosan kami diserang”, dan lain sebagainya. Padahal masyarakat tidak bodoh. Kami bisa mengerti ke arah mana dampak dari program-program tak jelas ini.
Dengan terus berputar pada penjelasan yang itu-itu saja, mereka telah merendahkan intelegensi dari warga pemerhati politik yang juga peduli pada demokrasi negeri ini. Mas Anies dan Mas Sandi, tolonglah berhenti membodohi kami. Kami ini saudara sebangsa dan setanah air dengan anda. Kenapa hanya demi kursi kuasa, anda tega mempermainkan kami?

Akhir kata dari saya bagi para pembaca (Seword). Kita harus terus menyuarakan stop politisasi agama, stop cara-cara politik yang hanya mengedepankan citra, juga stop komunikasi politik dan narasi kampanye yang membodohi warga. Hentikan juga pesan-pesan politik yang memecah belah bangsa serta bermuatan fitnah. Kami bukan orang bodoh, kami bisa membaca pesan-pesan tersirat dari kalimat-kalimat anda berdua. Dan itu terkadang, maaf saja, menjijikan. Oleh Nikki Tirta (sumber seword.com)
http://www.rmol.co/read/2016/03/18/239999/Ahok-Tunggu-Hanura-Deklarasi-
Ahok adalah sosok yang sangat fenomenal, sepak terjang dan tindak tanduknya memang selalu jadi perhatian publik dan pemburu berita.
Banyak orang yang mencintainya, namun banyak juga yang membencinya, baik mencintainya karena kejujuran dan ketulusannya, maupun juga membenci karena sukunya, agamanya dan rasnya.
Banyak serangan ditujukan kepada Ahok dan Banyak juga pembelaan dilakukan oleh pendukung Ahok, apalagi dimasa Pilgub saat ini serangan bertubi – tubi ditujukan kepada Ahok.
Demonstrasi berseri, berjilid dan bertiga nomor selalu mewarnai Jakarta, banyak pihak mendesak mundurnya atau dilengserkannya Ahok dari jabatan Gubernurnya.
Sempat terbesit tanya didalam hati, apakah dengan lengsernya Ahok bangsa ini jadi lebih baik? Apakah dengan tidak menjabatnya Ahok sebagai Gubernur DKI jadi jaminan aman dan damainya negeri ini? Siapakah yang paling tenang dan paling damai jika Ahok lengser? Jawabnya tentu para koruptor, apakah warga DKI jadi lebih baik ? Tidak, apakah para koruptor didalam Pemprov dan diluar Pemprov akan benar – benar aman, nyaman dan damai? Belum tentu.
Dengan popularitas dan kredibilitas setinggi dirinya Ahok tentu dapat menjadi dan menjabat apa saja dinegeri ini, ditambah lagi koneksi hubungan baik dengan banyak petinggi di Republik ini tentu membuat asumsi ini jadi sangat mungkin dan sangat masuk akal.
Seperti kita tahu bahwa Ahok adalah pribadi yang jujur, bersih, adil dan transparan, oleh sebab itu saya sangat yakin bahwa orang semacam Ahok ini tidak akan pernah mungkin jadi pengangguran di Negeri ini, dia bisa jadi apa saja, dia bisa menjabat apa saja di Negeri ini salah satunya Ketua KPK.
Banyak pihak yang sangat naif berpikir bahwa Ahok pasti hancur jika tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, mereka berpikir mereka akan dapat tidur tenang jika Ahok tidak menjadi Gubernur, sungguh naifnya pikiran mereka ini.
Sangat memungkinkan jika tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Ahok akan direkrut menjabat posisi – posisi strategis salah satunya adalah Ketua KPK, jika Ahok menjabat Ketua KPK maka para koruptor didalam Pemprov dan diluar Pemprov akan lebih susah dan lebih sengsara, mengapa ? Ini beberapa alasannya :
  • Ahok tahu persis permainan didalam Pemprov DKI, Jika Ahok jadi Ketua KPK dia akan jadi orang yang paling tahu tentang seluk – beluk permainan orang dalam Pemprov, KPK akan punya jalan mudah untuk ciduk Birokrat nakal yang ada didalam Pemprov, hal ini juga dapat diaplikasikan kepada Pemprov lain diluar DKI, karena wewenang KPK mencakup seluruh wilayah Indonesia.
  • Ahok tahu persis permainan anggaran di DPRD, Jika Ahok menjadi Ketua KPK dia juga akan jadi orang yang paling tahu tentang permainan didalam Anggota Dewan, ini juga jadi jalan mudah bagi KPK usut keterlibatan Anggota Dewan yang gemar mempermainkan anggaran.
  • Ahok sangat nekat dan tidak takut mati, Jika Ahok jadi Ketua KPK ia akan sangat berani untuk membongkar dan mengusut Proyek – proyek Mangkrak dan Jingkrak yang ada di Negeri ini, para koruptor tidak pernah bisa tidur pulas, karena KPK yang dipimpin Ahok akan menjadi Lembaga Negara yang paling ditakuti di Negeri ini.
  • Ahok tidak Doyan duit, Jadi jika ia menjabat sebagai Ketua KPK ia akan menjadi penegak hukum yang tidak akan terbeli, para koruptor dan penjahat di Negeri ini tidak akan punya celah sedikitpun untuk bisa lepas dari tangannya.
Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi para musuh – musuh Ahok, sebab dengan lengsernya Ahok dari Gubernur DKI justru akan menjadi tendangan balik dan pukulan tajam bagi para koruptor dan bajingan dinegeri ini, jika saya jadi anda maka saya akan membiarkan Ahok tetap jadi Gubernur DKI saja dari pada nanti jadi Ketua KPK, karena Gubernur DKI hanya punya wewenang di DKI saja, tapi Ketua KPK punya wewenang keseluruh Negeri, ia bahkan bisa “Comot” dan “Ciduk” anda diluar negeri sekalipun. Sumber seword.com
Langganan: Postingan (Atom)

Popular Posts

Flickr Stream

Recent Comment

Copyright © 2014 RELAWAN SUMUT. Published By Kaizen Template - Support KaizenThemes - DesignsRock | Blogger Templates Designed By Uong Jowo