Select Menu

BEASISWA

BEASISWA

BEASISWA

Pelayan Rakyat

BEASISWA

BEASISWA

Pelayan Rakyat

18 August 2014
INDONESIA2014 -Sulit untuk tidak merasa iba melihat apa yang dilakukan Prabowo pada 17 Agustus 2014.
Pada hari itu Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di sebuah  lapangan di daerah Cibinong, Bogor. Ribuan kader Partai Gerindra dan partai pendukung  menjadi peserta utama acara itu. Mereka berbaris rapih dengan berbagai seragam, mengikuti upacara yang berlangsung khidmat. 
Upacara diselenggarakan bak tandingan upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Ada pembacaan naskah proklamasi oleh Prabowo, ada pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka, ada marching band, mengheningkan cipta dipimpin Prabowo, pembacaan doa bersama, serta menyanyikan lagu kebangsaan.
Sebelum membacakan teks proklamasi, Prabowo bersama Hatta Rajasa berkeliling lapangan. Dengan mengendarai jip Rubicon, dia bersama sejumlah pimpinan partai menginspeksi  peserta upacara, dengan gaya seorang panglima menginspeksi pasukan.
Hadir dalam acara itu para petinggi politik pendukungnya: Aburizal Bakrie, Anis Matta, MS Kaban, Hary Tanoesoedibjo dan Akbar Tanjung.
Tentu saja adalah hak Prabowo untuk menyelenggarakan acara serupa itu. Namun itu jelas menggambarkan suasana mentalnya. Ia terkesan tak kunjung bisa menerima bahwa ia sebenarnya sudah kalah dalam pemilihan presiden kali ini. Karena itu, ia merasa harus menyelenggarakan acara semacam upacara bendera di istana, tempat ia tampil seolah-olah sebagai panglima tertinggi ABRI,  alias presiden.
Prabowo seperti hidup dalam dunia khayalan. Atau dalam panggung pertunjukan. Publik melihat bagaimana Prabowo hidup dalam sebuah dunia imajinatif yang dikarangnya sendiri, didukung mereka yang memang secara culas mengeksploitasi kenaifan Prabowo itu.
Prabowo percaya bahwa ia adalah Macan Asia yang akan menyelamatkan Indonesia. Dia percaya dia adalah pemimpin yang dicintai rakyat, dan dekat dengan rakyat kecil. Itu bisa jadi semula adalah citra yang dengan sengaja dibangun untuk merebut hati pemilih. Namun pada titik tertentu, imej yang dibangun itu menjelma  menjadi seolah-olah realita yang ia yakini. Prabowo pun, si pencipta imej, termakan oleh citra yang dibangunnya.
Tentu saja, Prabowo bukan seorang pemimpin rakyat. Yang mencintai dia adalah orang-orang  yang mendukung Gerindra. Kalau sekarang ada 48% pemilih mendukung dia, mereka bukan mencintai Prabowo. Mereka adalah pendukung PKS, Golkar, PPP, dan PBB.
Prabowo mengira ia memiliki pendukung loyal yang akan rela melakukan apapun untuk membelanya. Ia membayangkan, begitu ia kalah, para pendukungnya akan bereaksi dengan penuh kemarahan. Ia membayangkan akan ada ribuan orang setiap hari memperjuangkan kemenangan dirinya. Ia membayangkan jutaan orang yang me-like FB Prabowo adalah jutaan orang yang akan membela dia mati-matian.
Itu cuma khayalan Prabowo. Yang masih bersedia bersusah-payah berjuang untuk dia adalah orang-orang bayaran. Bahkan yang berdemonstrasi di depan MK atau di depan KPU, atau hadir dalam upacara 17 Agustus di Cibinong adalah, kalau bukan loyalis Gerindra, adalah mereka yang dibayar.
Prabowo berkhayal  bahwa ada banyak pendukungnya menunggu instruksi dari mulutnya langsung, pasca penghitungan suara. Karena itu dia merasa harus berpidato kepada rakyat yang diunggah di Youtube, dengan gaya seorang panglima memberi  instruksi harian. Tak ada yang peduli.
Dia berkhayal bahwa dia sebenarnya tidak kalah. Dia berkhayal bahwa dia kalah karena dicurangi. Dan pelaku kecurangan tersebut adalah konspirasi KPU, Bawaslu, kubu Jokowi-JK, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga riset, media massa, dan berbagai pihak yang tak ingin Prabowo menjadi presiden. Karena itu, dalam khayalannya, Prabowo harus melawan secara heroik, sampai titik darah penghabisan.
Dia berkhayal bahwa KPU berbohong dengan menampilkan hasil penghitungan suara yang penuh rekayasa. Prabowo percaya bahwa kubunya memiliki hasil penghitungan suara yang benar, yang akurat, yang menunjukkan bahwa pemenang sesungguhnya adalah Prabowo.
Tapi itu semua tidak ada. Itu sudah terungkap dengan sangat jelas di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Para kuasa hukum Prabowo terus berusaha  meyakinkan publik bahwa mereka memiliki bukti-bukti yang menunjukkan mereka dicurangi. Tapi semua berhenti di kata-kata dan gaya.  
Tim pendukung Prabowo bahkan sedemikian tak profesionalnya sehingga terpaksa menghadirkan para saksi yang berlaku seperti pemeran dagelan. Celakanya acara pengadilan MK itu disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi. Bagian-bagian terpentingnya pun terus diulang-ulang. Publik bisa melihat dengan langsung betapa Prabowo tidak memiliki bukti kuat untuk menunjukkan bahwa konspirasi anti Prabowo itu ada. Publik bisa melihat ekspresi para hakim MK yang terkesan ‘putus asa’ melihat kualitas para saksi Prabowo.
Sebenarnya ada satu saat di mana Prabowo sempat bisa berhasil membangun imej dirinya sebagai korban kezaliman. Itu adalah masa ketika ia menyatakan akan mengundurkan diri dari proses pemilihan presiden.
Kalau saja, saat itu ia mundur dengan argumen bahwa ia tak mungkin melanjutkan sebuah proses penuh kecurangan yang dilakukan KPU, Prabowo mungkin akan dikenang sebagai seorang pejuang yang dizalimi. Kalau saja ketika itu, ia benar-benar mundur tanpa menunggu hasil rekapitulasi suara selesai, ia akan dikenang dengan sebagai pejuang berintegritas.
Kesalahan dia adalah membiarkan para pendukungnya mengoreksi pernyataannya sehingga akhirnya perjalanan Prabowo berlanjut ke proses persidangan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Namun, sikap kubu pendukungnya ini tentu bisa dipahami. Kalau saja perjalanan Prabowo berhenti di situ, ada banyak pihak yang tak akan kebagian rezeki atau berkurang jatah rezekinya.
Perjalanan di Mahkamah Konstitusi dan DKPP ini melibatkan dana sangat besar. Hampir tak mungkin para kuasa hukum itu tak melihat bahwa sebenarnya Prabowo memang kalah. Hampir tak mungkin para kuasa hukum tak tahu betapa lemahnya kasus-kasus yang mereka angkat di pengadilan MK dan DKPP.
Sikap yang lebih jujur sebenarnya sudah ditunjukkan oleh orang-orang seperti Mahfud MD, Hatta Rajasa atau Amien Rais. Orang-orang ini, dengan satu dan lain cara, sudah menunjukkan bahwa kemenangan Jokowi tak mungkin diubah. Mereka tahu Prabowo memang kalah.
Bahkan kalaupun mungkin mereka curiga ada kecurangan di sana-sini, mereka tahu bahwa pelanggaran yang ada tidak berskala sedemikian serius sehingga hasil pemilu akan dianulir. Mereka tahu tidak akan ada pemungutan suara ulang. Mereka tahu tidak akan ada penghitungan suara ulang.  Mereka sudah berulangkali mengisyaratkan itu.
Namun, sayangnya suara mereka tidak cukup keras. Prabowo lebih mendengar mereka yang tahu bahwa semakin panjang perjalanan, semakin besar keuntungan finansial yang akan mereka peroleh.
Baik MK maupun DKPP belum mengambil keputusan final. Namun, hampir pasti tidak akan ada penghitungan suara ulang. Karena itu, pertunjukan upacara kemerdekaan tandingan di Cibinong itu terasa memprihatinkan.
Pada akhirnya, sulit untuk tidak iba pada Prabowo.
Kampanye akbar Prabowo-Hatta di GBK. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman
Persidangan sengketa hasil Pemilu Presiden (pilpres) yang diajukan oleh pasangan Prabowo - Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus berlanjut. Kondisi tersebut membuat berbagai kalangan merasa prihatin.

Tokoh spiritual asal Solo Sri Eka Sapta Wijaya alias Eko Galgendu, mengirim surat cinta terbuka untuk calon presiden Prabowo Subianto. Surat bertajuk 'Surat Cinta Terbuka Merah Putih Untuk Prabowo Subianto' itu dibacakan mantan simpatisan Partai Gerindra tersebut itu di Tugu Kebangkitan Nasional, Penumping, Solo, Jumat (15/8).

Sebelum membacakan suratnya, pria yang juga pemerhati budaya tersebut melakukan aksi memutari tugu bersejarah itu satu kali. Sejumlah orang berpakaian hitam-hitam mengikutinya sambil membawa bendera merah putih. Di depan tugu tersebut, Eko mulai membacakan surat itu.

Topik pilihan: adnan buyung | Yusril Ihza Mahendra
"Saya meminta Pak Prabowo mempertimbangkan kembali dampak politik dan sosial yang ditimbulkan, akibat pengaduan sengketa hasil pilpres ke MK atas dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU," ucapnya.

Dalam surat yang dibacakan tersebut, ia juga menyentil Prabowo agar tak melupakan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga mengimbau mantan Pangkostrad tersebut untuk berlapang dada atas segala permasalahan yang terjadi.

"Pak Prabowo itu orang yang bijak dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Saya berharap beliau legowo, menerima apapun hasil pilpres," tegasnya.

"Tugu ini saya pilih sebagai tempat pembacaan surat, karena merupakan simbol persatuan bangsa," tegasnya lagi.

Menurutnya, pada tugu yang diresmikan tahun 1934 itu diyakini terkubur tanah dari 23 provinsi yang kini termasuk dalam wilayah Indonesia.
Ketua KPU Husni Kamil Malik. ©2014 Merdeka.com/Afif
Bareskrim Mabes Ppolri menerima laporan adanya ancaman terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik. Ancaman penculikan ini dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

"Pada sekitar pukul satu pagi dini hari bapak Husni Kamil Manik datang ke Bareskrim untuk laporan. Tentunya beliau melaporkan bapak MT," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Riyanto di Jakarta, Senin (11/8).

Agus mengatakan ketua KPU didampingi sejumlah komisioner KPU, antara lain Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman langsung mendatangi Mabes Polri. Laporan dugaan ancaman penculikan itu dilayangkan Ketua KPU setelah MT pada saat orasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (8/8) mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai bernada mengancam.

"Pernyataan bernada mengancam itu dimuat dalam salah satu surat kabar yang terbit pada Sabtu (9/8). Berita itu dibawa sebagai barang bukti untuk laporan," ujar Agus.

Terkait hal tersebut, kata dia, MT dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 336 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, Agus juga mengatakan kepolisian masih harus menganalisa lebih lanjut laporan tersebut.

"Laporan ini baru tadi pagi kita terima, tentunya perlu waktu. Jadi, untuk lebih lanjut kita tunggu saja prosesnya. Karena laporan ini masih baru sekali, mohon bersabar," katanya.
Pendukung Prabowo tolak hasil pilpres. ©2014 Merdeka.com/Andriansyah
Puluhan massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jawa Timur kembali turun jalan, Senin (11/8). Di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, sekitar 30 orang yang tergabung Aliansi Anak Bangsa (Abang) itu, menuntut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono diperpanjang.

Alasan massa pendukung capres nomor urut satu itu meminta jabatan SBY diperpanjang karena tidak mempercayai hasil Pilpres 9 Juli lalu, yang memenangkan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).

"Pemilu yang diselenggarakan KPU kemarin, cacat. Masih banyak kecurangan-kecurangan terjadi secara terstruktur dan massif. Kecurangan-kecurangan itu, dikendalikan salah satu tim sukses pasangan calon dan penyelenggara pemilu," kata Korlap Aksi, Roni Rodikan dalam orasinya di depan Kantor KPU Jawa Timur, Jalan Trenggilis, Surabaya.

Menurut para demonstran ini, pemilu yang digelar KPU pada 9 Juli lalu itu, tampak bagus dari luar seperti kemasan parcel lebaran. "Namun isinya rusak dan busuk," ujarnya menilai pesta demokrasi lima tahunan itu.

Dan karena dalih itulah, massa pendukung Prabowo - Hatta di Jawa Timur ini, meminta Mahkamah Konstitusi (MK), yang hari ini tengah menggelar sidang ketiga sengketa Pilpres, mendiskualifikasi pasangan Jokowi - JK.

"Tak hanya itu, KPU juga harus menggelar Pemilu ulang di seluruh daerah tanpa ada pemilih 'siluman.' Karena itu, pemerintahan SBY - Boediono harus diperpanjang sampai pemilu ulang selesai dan terpilih lagi presiden baru, yang sesuai dengan pilihan rakyat," ujarnya.

Puas berorasi di depan Kantor KPU Jawa Timur, aksi yang dikawal ketat oleh kepolisian di sekitar Kantor KPU Jawa Timur itu pun membubarkan diri, meski demonstrasi yang digelarnya hanya berjalan sekitar 30 menit.

Sementara pihak kepolisian yang menyiagakan ratusan personel, termasuk polisi berpakaian preman serta tiga unit kendaraan water canon itu, juga ditarik kembali usai massa membubarkan diri.
Liputan6.com, Jakarta
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Muhammad Taufik resmi ditahan di ruang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/6) malam. Taufik ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama sepuluh jam oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta. Penahanan ini menyusul ditetapkannya Taufik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rp 4,2 miliar di KPU DKI.

Menurut kuasa hukum M. Taufik, Sapriyanto Refa, sebenarnya tak ada alasan yang jelas mengenai penahanan kliennya. Penahanan kliennya sejak 9 hingga 28 Juni ini juga terkesan dipaksakan. Pasalnya, dari 24 pertanyaan yang diajukan tim penyidik tidak satupun yang mengarah adanya korupsi yang melibatkan Taufik [baca: Kepala Sub Bagian Humas KPU DKI Diperiksa].

Pihak Kejati Jakarta meralat berita mengenai adanya upaya paksa menjemput Taufik dari Rumah Sakit Agung, Manggarai, Jaksel, tadi pagi. Tersangka ternyata datang dengan sukarela. Dengan penahanan Taufik ini, Kejati DKI sejauh ini sudah menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi di KPU DKI. Sebelumnya dua tersangka lainnya, yakni Bendahara KPU DKI Neneng Euis Palupi dan anggota KPU A. Riza Patria juga sudah ditahan. Neneng kini dikurung di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sejak Selasa silam. Sedangkan Riza menjadi tahanan Kejati Jakarta [baca: Dokter Kejagung: M. Taufik Masih Perlu Dirawat].

Terbongkarnya kasus dugaan korupsi ini bermula dari temuan Komisi A DPRD DKI tentang kejanggalan anggaran KPU Jakarta dan hasil pemeriksaan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan. Di antaranya biaya sewa tiga rumah untuk sekretariat KPU di Kepulauan Seribu sebesar Rp 170 juta per tahun.

Dari pantauan SCTV di Pulau Pramuka, salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Ada empat rumah yang disewa oleh KPUD di pulau tersebut. Rumah itu disewa sebagai kantor dan gudang. Penampilan fisik dari empat rumah tersebut tidak jauh berbeda dengan rumah biasa. Masing-masing rumah memiliki luas tanah tidak lebih dari 300 meter persegi.

Musleh, pemilik dua dari empat rumah yang disewa KPU DKI, mengaku menyewakan rumahnya seharga Rp 6 juta per tahun. Musleh menegaskan harga sewa itu adalah harga yang cukup tinggi bagi pemilik rumah di Pulau Pramuka. Menurut Musleh, tidak mungkin sebuah rumah di sana disewakan dengan harga lebih dari Rp 6 juta per tahun. Musleh menaksir, harga empat rumah yang disewa KPU DKI itu tidak akan lebih dari Rp 25 juta.
Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Hari ini Jokowi kembali mengadakan rapat dengan tim transisi. Dalam rapat kali ini mereka membahas rencana swasembada beras dan gula yang akan dilakukannya saat menjabat.

"Tadi bahas masalah yang berkaitan dengan mengoperasionalkan program swasembada bisa terelalisasi. Soal beras dan gula," kata Joko Widodo di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).

Ia belum mau merinci seperti apa swasembada beras dan gula yang ia akan lakukan. Ia mengatakan saat ini timnya masih merancang agar kebijakan yang akan dibuatnya dapat segera direalisasikan saat sudah dilantik menjadi presiden Oktober mendatang.

Ia mengaku bila program swasembada beras dan gula yang akan diterapkan pada masa kepemimpinannya adalah hal yang baru. Berbeda dengan yang selama ini sudah dilakukan pemerintahan presiden SBY.

"Tidak (berkesinambungan dengan pemerintahan SBY). Kita mulai dari nol betul," ucapnya.

Tak hanya membahas soal swasembada pangan, Jokowi dan timnya sedang merancang program kedaulatan desa. Namun, ia masih menghitung segala tahapan yang harus dilaksanakan agar tak hanya berhenti pada kebijakan tapi tak maksimal penerapan lapangannya.

"Karena yang penting bukan soal kebijakannya tapi implementasi kebijakan. Soal operasi di lapangan," imbuhnya.
Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Dua putra-putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata berperan dalam mempersiapkan pemerintahan Jokowi-JK. Putra pertama Mega, Prananda Prabowo memimpin Satgas Khusus di Tim Transisi Jokowi, sedangkan adiknya yakni Puan Maharani memastikan APBN 2015 yang pro visi-misi Jokowi-JK di DPR.

"(Puan) Itu kan Ketua FPDIP. Kami lihat program kerja yang kami lakukan seperti APBN atau program kerakyatan berhubungan dengan DPR. Itu fungsi Ibu Puan sangat dibutuhkan," kata Kepala Staf Kantor Transisi Rini Soemarno kepada wartawan di Kantor Transisi Jokowi, Sabtu (9/8/2014).

Memang sempat muncul pertanyaan besar tentang peran Puan Maharani. Sebab saat Prananda sibuk terlibat di Tim Transisi Jokowi, Puan justru tak kelihatan. Rupanya Puan punya tanggungjawab besar di penyusunan APBN di DPR.

"Di mana kami koordinasikan dengan untuk melihat program memang bisa selaras dengan DPR," kata Rini.

Rini memandang Tim Transisi Jokowi harus bekerjasama dengan DPR. Karena tim bertugas menyusun program strategis dan menyelaraskan dengan APBN 2015 agar sesuai dengan visi-misi Jokowi-JK.

Sementara itu Deputi Kantor Transisi Hasto Kristiyanto menuturkan keberadaan Puan yang jarang terlihat karena sedang sibuk dengan hal lain. "Bu Puan sedang sibuk hal yang lain. Nanti akan berkesinambungan dengan transisi karena tugas dari DPR juga sangat berat karena dalam pembahasan APBN 2015 yang mengurus adalah DPR sekarang bukan yang akan datang," imbuh Hasto menjelaskan.
Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Suasana sidang sengketa hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (8/8) kemarin diwarnai gelak tawa. Saksi-saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta sebagian demam panggung dan mengundang tawa.

Walau begitu, sejumlah bukti-bukti yang diklaim Prabowo-Hatta sebagai kecurangan digulirkan untuk meyakinkan para hakim konstitusi. Bagaimana respon presiden terpilih Joko Widodo terkait hal itu?

"Kemarin kita ngurusin waduk sama rusun. Gimana mau ngurusin sidang MK? Heheh," kata Jokowi usai rapat di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).

Setelah proses pemilihan presiden selesai, Jokowi memang kembali ke rutinitas awalnya sebagai gubernur Jakarta. Ia menjalankan tugasnya sebagai gubernur dengan rapat, dan blusukan meninjau perkembangan pembangunan di Jakarta pasca ditinggalkannya saat non aktif.

Saat jam kerja sebagai gubernur selesai, ia mengubah diri menjadi presiden terpilih dan berkantor di Kantor Transisi. Bersama timnya, ia rapat membahas sejumlah kebijakan strategis untuk pemerintahannya bersama Jusuf Kalla.
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Jokowi ingin membuat gebrakan dengan memasang menteri yang tak merangkap jabatan di partai politik. Akankah elite partai koalisi menerima tantangan Jokowi itu?

"Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi usai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).

Jokowi memang sejak awal ingin membangun kabinet yang profesional. Meskipun tak menutup kemungkinan menteri dari parpol namun Jokowi ingin memastikan semua menterinya fokus bekerja di kementerian masing-masing.

Saat dikonfirmasi detikcom, sejumlah elite parpol koalisi yakni PKB, Hanura, dan NasDem belum bersedia memberikan pernyataan gamblang. Sejumlah Ketua Umum parpol koalisi seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memang mengisyaratkan tak masuk kabinet Jokowi. Namun ada Ketum PKB Muhaimin yang sudah disodorkan dalam calon menteri kabinet Jokowi bersama dua calon dari PKB lainnya.

"Paling PKB hanya dapat 3 kursi menteri. PKB sudah siapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Waketum Rusdi Kirana dan Sekjen Imam Nahrawi," kata Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Andi M Ramli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Lalu apakah para elite parpol koalisi akan menerima 'tantangan' atau syarat dari Jokowi? Calon menteri sendiri akan dibahas Jokowi di 'kamar' yang tak diungkapkan. Pada akhirnya Jokowi sendiri yang akan memutuskan siapa menteri yang bakal dipercaya memperkuat kabinet lima tahun mendatang. Jokowi tak menutup peluang anggota Tim Transisi masuk kabinet.

"Semuanya mungkin tapi sekali lagi jangan ada yang memastikan resmi dari transisi. Ini kamar yang berbeda," kata Jokowi sebelumnya.
PASTI LIBERTI MAPPAPA - detikNews
Jakarta - Jokowi membuat Tim Transisi yang bekerja di Kantor Transisi untuk mempersiapkan pemerintahannya. Tim Transisi bertugas mempersiapkan transisi pemerintahan agar Jokowi-JK bisa langsung bekerja begitu dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober nanti.

Tim Transisi bertugas mempersiapkan terbentuknya pemerintahan yang baru dengan mempersiapkan kebijakan­-kebijakan yang sesuai dengan visi-misinya. Tim Transisi nantinya mempersiapkan kerangka kerja kelembagaan, kerangka kerja kebijakan-­kebijakan strategis dan mengidentifikasi persoalan yang ada di kementerian

"Ini penting. Sehingga, sewaktu kita masuk, kita bisa langsung bekerja. Tidak perlu harus belajar dulu enam bulan, bahkan ada yang belajar sampai setahun, bener itu," kata Jokowi saat berbincang dengan Majalah Detik, Sabtu (9/8/2014).

Jokowi menegaskan Tim Transisi tidak membahas nama-nama menteri seperti isu yang berkembang. Nama-nama menteri kabinet dibahas di 'kamar lain' dan pada akhir Jokowi yang memutuskan.

"Sekali lagi, kantor transisi ini bukan menyiapkan kabinet, ndak. Apalagi sampai menyiapkan menteri, tidak. Tidak ada urusannya dengan itu. Itu urusannya di kamar yang lain, dan tidak harus saya sebutkan kamarnya ada di mana. Sekali lagi saya sampaikan, kabinet itu hak prerogatif presiden, harus tegas saya sampaikan," kata Jokowi.

Sejumlah kebijakan strategis yang digodok Tim Transisi antara lain RAPBN 2015. Karena APBN 2015 disiapkan oleh pemerintahan SBY sementara pelaksananya adalah Jokowi-JK.

"Ya saya harus ikut, dong. Supaya ada program yang akan saya kerjakan itu masuk. Masak saya setahun mengerjakan yang bukan perencanaan saya, itu yang saya sampaikan ke beliau (SBY) dan beliau sangat menyambut baik. Beliau ingin melibatkan kita dalam pembahasan itu," kata Jokowi
Sidang sengketa Pilpres di MK. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa aneh terhadap hasil rekapitulasi Pilpres 2014 versi tim pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa . Sebab, pihak pasangan nomor urut satu itu merasa menang.

Dalam keputusan KPU telah menetapkan Prabowo - Hatta kalah dengan hasil 62.576.444 suara. Sedangkan, Jokowi - Jusuf Kallayang merupakan pasangan nomor urut 2 menang dengan perolehan 70.997.833 suara.

Sedangkan, kubu Prabowo-Hatta mengklaim pihaknya menang dan mendapatkan 67.139.153 suara. Sementara Jokowi - JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara.

Menurut anggota tim hukum KPU Ali Nurdin, angka yang didapatkan tim pembela merah putih dengan hitung-hitungan yang tidak jelas.

"Dari seluruh permohonan pemohon, tidak ada satupun yang menguraikan dengan jelas di mana kesalahan termohon dan kebenaran pemohon. Suara tidak diuraikan dengan jelas per tingkatan mulai dari tingkat TPS hingga Provinsi. Secara tiba-tiba langsung didapatkan angka secara nasional, tapi tidak ada hitungan suara di tingkat TPS, PPK sampai penghitungan di Kabupaten/Kota dan Provinsi," kata Ali saat sidang di gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8).

Tidak hanya itu, pihaknya juga menuding bahwa hitungan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Hitungan tersebut tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," jelasnya.

Di sisi lain, kata Ali, adanya dugaan penggelembungan suara, seperti yang dituduh kubuPrabowo - Hatta juga tidak benar. Sebab, secara jelas bahwa Jokowi - Jusuf Kalla tetap menang.

"Apabila suara pemohon (Prabowo - Hatta) berkurang sebanyak 1,2 juta, maka harusnya hitungannya adalah 63 juta sekian, bukan 67 juta. Apabila pasangan nomor 2 bertambah suaranya 1,5 juta, maka harusnya mendapat 69 juta sekian, bukan 66 juta. Berdasarkan hitung-hitungan itu, pasangan nomor urut 2 tetap unggul dibanding pasangan nomor urut 1," terangnya.