RELAWAN SUMUT

Jokowi bertemu Dubes Amerika Latin dan Amerika Serikat

Beberapa pekan terakhir, kondisi pasar dalam negeri mengalami gangguan terimbas sentimen negatif panasnya suhu politik nasional. Persaingan perebutan kursi pimpinan DPR dan MPR, direspon negatif pelaku pasar dan investor.

Muncul kekhawatiran, program presiden terpilih Joko Widodo untuk lima tahun ke depan bakal dijegal oleh parlemen yang dikuasai kubu oposisi pemerintahan. Kepala ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan tidak menampik gejolak di pasar akibat gonjang ganjing perpolitikan nasional.

Namun yang lebih penting saat ini, pasar menanti sikap dan sentuhan kepemimpinan Jokowi. Dia menyebut, saat ini pasar tengah menunggu 3 hal dari kelanjutan drama politik yang telah terjadi di tanah air, dengan Jokowi sebagai pemain kunci. Salah satu yang bakal dinanti pasar adalah momentum pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

"Ada tiga hal yang dilihat pasar, pertama seberapa mulus pelantikan Jokowi," ujar Fauzi usai diskusi bertajuk 'Prediksi Ekonomi di tengah Polarisasi Politik Nasional' di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10).

Kedua, pasar serta investor bakal melihat seberapa akomodatif kabinet Jokowi terhadap politisi Koalisi Merah Putih. "Karena investor dan pelaku pasar pragmatis," tuturnya.

Ketiga, berkaitan langsung dengan perekonomian nasional. Apalagi kalau bukan strategi Jokowi membenahi pengelolaan anggaran subsidi yang selama ini dinilai menjadi beban negara. Jokowi sempat menyatakan bakal menaikkan harga BBM bersubsidi. Implementasi pernyataan itu yang ditunggu pelaku ekonomi.

"Investor menunggu keberanian Jokowi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.

Untuk itu, SBY dan sejumlah menteri serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik berkumpul untuk membahas Perppu itu.

"Pemerintah dalam waktu dekat menerbitkan Perppu tentang pilkada," kata SBY kepada Husni yang baru saja datang di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014.

Bahkan, SBY sudah menandatangani dua Perppu itu malam ini. "Dan akan segera saya sampaikan ke DPR," ujar dia.

Husni datang bersama komisioner KPU Juri Ardianto sekitar pukul 19.30 WIB. Sementara saat ini rapat pembahasan Perppu pilkada ini masih berlangsung.

Sebelumnya, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menggelar rapat tertutup dengan sejumlah petinggi partainya dan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di JCC Senayan, Rabu malam, 1 Oktober 2014.

Usai rapat, SBY berharap Perppu ini dapat menjadi solusi dan mengakomodasi keinginan rakyat akan demokrasi di Indonesia di masa depan. "Karena perppu ini justru ingin mengembalikan pilkada langsung, dengan perbaikan-perbaikan," kata dia.

Setelah diserahkan ke DPR, SBY pun berharap dapat direspons dengan baik dan bisa disepakati oleh semua pihak.

"Saya harap dewan dapat merespons dengan baik, malam ini masih ramai memilih pemimpin yang baru, kalau politiknya bisa dilihat sendiri," ujarnya.

Merdeka.com - PDIP dan barisan parpol pendukung Jokowi-JKharus menelan pil pahit. Mereka kembali dikalahkan oleh parpol barisan pendukung Prabowo-Hatta di parlemen.Setelah melalui sidang yang alot, paket pimpinan DPR periode 2014-2019 akhirnya terpilih. Mereka antara lain; Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), dan empat wakil ketua yakni Agus Hermanto(Demokrat), Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS) dan Taufik Kurniawan (PAN).

Sementara, PDIP, PKB, NasDem dan Hanura memilih walk out. Hal ini menjadi kekalahan yang kesekian kali kubu Jokowi di parlemen.

Sebenarnya, sejumlah upaya telah dilakukan oleh PDIP dan barisannya untuk meraih kursi pimpinan DPR. Salah satunya adalah mendekati Partai Demokrat dan PPP.

Komunikasi dilakukan langsung dengan Ketua Umum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berdasarkan sumber merdeka.com, SBY mau bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-JK asalkan Ketua Umum PDIP Megawati menghubunginya.

PDIP pun mengaku telah mengirimkan sejumlah utusannya untuk bertemu SBY, namun gagal. Berikut cerita di balik gagalnya Megawati melobi SBY.

Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diam-diam bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (30/9) malam. Pertemuan dilakukan tertutup untuk membahas arah koalisi di parlemen khususnya soal paket pimpinan DPR.

Jokowi mengajak agar SBY bergabung dengan koalisinya yakni PDIP, PKB, Hanura dan NasDem. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan apa-apa.

Menurut sumber itu, pertemuan tak menghasilkan apa-apa karena SBY punya syarat. Apa syarat SBY itu?

"Hanya satu syaratnya, SBY minta ibu Mega telepon. Itu saja," kata seorang sumber yang juga politikus di kubu Jokowi-JK ini melalui sambungan telepon, Rabu (1/10).

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun hubungan keduanya yang renggang membuat pertemuan sulit terealisasi.

"Ada yang bertanya pada saya apa betul ada pertemuan Ibu Megawati dengan saya? Sudah sejak lama saya sebenarnya ingin bertemu beliau (Mega), sudah sejak 10 tahun lalu atau beberapa bulan terakhir ini atau setelah kemarin kemelut politik yang relatif keras," kata SBY di JCC, Rabu (1/10) malam.

"Kalau seperti Ibu Megawati dan saya, mungkin dengan yang lain-lain juga bisa duduk bersama memikirkan persoalan bangsa ini tentu sangat baik," tambahnya.

Merdeka.com - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa ada syarat khusus dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika PDIP mau Demokrat bergabung. Syarat itu berbunyi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri harus menghubungi SBY.

"Nggak ada," ujar Jokowi sambil menggelengkan kepala di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Walaupun begitu, Jokowi mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi antara Megawati dan SBY. Namun, sampai saat ini komunikasi kedua pemimpin ini belum terlaksana.

"Ada, peluang itu ada. Kenapa tidak? Ini kan masih proses," ungkapnya.

Merdeka.com - Politikus senior PDIP Pramono Anung mengungkapkan komunikasi antara Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjalan meski tidak secara langsung. Namun dari pihak Mega menginginkan agar pertemuan tidak hanya empat mata.

"Untuk membangun bangsa tidak bias sendiri-sendiri. Tidak benar ibu tidak mau bertemu. Ibu itu minta bersama-sama dulu dan bertemu," kata Pramono di Gedung DPR, Kamis (2/10).

"Tadi Pak Jokowi, JK, Mbak Puan dan Surya Paloh sudah bertemu Pak SBY. Saya juga sudah berhubungan dengan Pak Djoko Suyanto. Tidak benar bahwa Ibu Megawati tidak bersedia bertemu dengan Pak SBY."

Menurutnya, sudah ada inisiatif dari pihak PDIP untuk bisa bertemu, namun sejalan dengan itu pertemuan selalu gagal. "Kita sudah minta waktu untuk bertemu, tetapi seakan-akan ada blok yang membuat pertemuan itu gagal terwujud," ungkapnya.

"Kalau misalnya Mbak Puan, Pak JK dan Pak Surya Paloh serta Pak Jokowi bisa bertemu, ibu akan bicara dengan Pak SBY lebih dulu melalui Mbak Puan," tandasnya.

Merdeka.com - PDIP dan parpol pendukung Jokowi-JK kembali mengalami kekalahan di parlemen dari Koalisi Merah Putih. Pasalnya, mereka gagal mengajukan paket pimpinan DPR.

PDIP sendiri mengakui telah berusaha melobi Partai Demokrat melalui Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengirimkan perwakilan. Namun, nampaknya SBY tidak berkenan menerima delegasi Partai Banteng.

"Hari ini dari siang Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla, Pak Surya Paloh ingin ketemu Pak SBY. Cuma Tuhan berkehendak lain, saya diutus Ibu Mega untuk bertemu Pak SBY," kata Puan Maharani sesaat setelah melakukan aksi walk out dari sidang paripurna DPR, Kamis (2/10).

Puan pun menyatakan usahanya tak berhenti di situ. Dia sendiri mencoba langsung menghubungi SBY tapi hal itu gagal.

"Saya mencoba hubungi lewat Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla dan lingkungannya tapi belum bisa. Padahal Puan Maharani ini ingin bertemu Pak SBY," tutup Puan.