Select Menu

BEASISWA

BEASISWA

BEASISWA

Pelayan Rakyat

BEASISWA

BEASISWA

Pelayan Rakyat

http://www.rmol.co/read/2016/03/18/239999/Ahok-Tunggu-Hanura-Deklarasi-
Ahok adalah sosok yang sangat fenomenal, sepak terjang dan tindak tanduknya memang selalu jadi perhatian publik dan pemburu berita.
Banyak orang yang mencintainya, namun banyak juga yang membencinya, baik mencintainya karena kejujuran dan ketulusannya, maupun juga membenci karena sukunya, agamanya dan rasnya.
Banyak serangan ditujukan kepada Ahok dan Banyak juga pembelaan dilakukan oleh pendukung Ahok, apalagi dimasa Pilgub saat ini serangan bertubi – tubi ditujukan kepada Ahok.
Demonstrasi berseri, berjilid dan bertiga nomor selalu mewarnai Jakarta, banyak pihak mendesak mundurnya atau dilengserkannya Ahok dari jabatan Gubernurnya.
Sempat terbesit tanya didalam hati, apakah dengan lengsernya Ahok bangsa ini jadi lebih baik? Apakah dengan tidak menjabatnya Ahok sebagai Gubernur DKI jadi jaminan aman dan damainya negeri ini? Siapakah yang paling tenang dan paling damai jika Ahok lengser? Jawabnya tentu para koruptor, apakah warga DKI jadi lebih baik ? Tidak, apakah para koruptor didalam Pemprov dan diluar Pemprov akan benar – benar aman, nyaman dan damai? Belum tentu.
Dengan popularitas dan kredibilitas setinggi dirinya Ahok tentu dapat menjadi dan menjabat apa saja dinegeri ini, ditambah lagi koneksi hubungan baik dengan banyak petinggi di Republik ini tentu membuat asumsi ini jadi sangat mungkin dan sangat masuk akal.
Seperti kita tahu bahwa Ahok adalah pribadi yang jujur, bersih, adil dan transparan, oleh sebab itu saya sangat yakin bahwa orang semacam Ahok ini tidak akan pernah mungkin jadi pengangguran di Negeri ini, dia bisa jadi apa saja, dia bisa menjabat apa saja di Negeri ini salah satunya Ketua KPK.
Banyak pihak yang sangat naif berpikir bahwa Ahok pasti hancur jika tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, mereka berpikir mereka akan dapat tidur tenang jika Ahok tidak menjadi Gubernur, sungguh naifnya pikiran mereka ini.
Sangat memungkinkan jika tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Ahok akan direkrut menjabat posisi – posisi strategis salah satunya adalah Ketua KPK, jika Ahok menjabat Ketua KPK maka para koruptor didalam Pemprov dan diluar Pemprov akan lebih susah dan lebih sengsara, mengapa ? Ini beberapa alasannya :
  • Ahok tahu persis permainan didalam Pemprov DKI, Jika Ahok jadi Ketua KPK dia akan jadi orang yang paling tahu tentang seluk – beluk permainan orang dalam Pemprov, KPK akan punya jalan mudah untuk ciduk Birokrat nakal yang ada didalam Pemprov, hal ini juga dapat diaplikasikan kepada Pemprov lain diluar DKI, karena wewenang KPK mencakup seluruh wilayah Indonesia.
  • Ahok tahu persis permainan anggaran di DPRD, Jika Ahok menjadi Ketua KPK dia juga akan jadi orang yang paling tahu tentang permainan didalam Anggota Dewan, ini juga jadi jalan mudah bagi KPK usut keterlibatan Anggota Dewan yang gemar mempermainkan anggaran.
  • Ahok sangat nekat dan tidak takut mati, Jika Ahok jadi Ketua KPK ia akan sangat berani untuk membongkar dan mengusut Proyek – proyek Mangkrak dan Jingkrak yang ada di Negeri ini, para koruptor tidak pernah bisa tidur pulas, karena KPK yang dipimpin Ahok akan menjadi Lembaga Negara yang paling ditakuti di Negeri ini.
  • Ahok tidak Doyan duit, Jadi jika ia menjabat sebagai Ketua KPK ia akan menjadi penegak hukum yang tidak akan terbeli, para koruptor dan penjahat di Negeri ini tidak akan punya celah sedikitpun untuk bisa lepas dari tangannya.
Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi para musuh – musuh Ahok, sebab dengan lengsernya Ahok dari Gubernur DKI justru akan menjadi tendangan balik dan pukulan tajam bagi para koruptor dan bajingan dinegeri ini, jika saya jadi anda maka saya akan membiarkan Ahok tetap jadi Gubernur DKI saja dari pada nanti jadi Ketua KPK, karena Gubernur DKI hanya punya wewenang di DKI saja, tapi Ketua KPK punya wewenang keseluruh Negeri, ia bahkan bisa “Comot” dan “Ciduk” anda diluar negeri sekalipun. Sumber seword.com
Meme Raja Salman bersalaman dengan Ahok. Facebook.com
Foto Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tengah bersalaman dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud saat ini menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang memberi tanggapan atas foto tersebut. Namun Ahok sendiri tidak mau berkomentar banyak. 

"Ya pokoknya dikenalin Presiden. Bersalaman, lalu dikenalin. Ini Kepala BIN, terus ini Gubernur DKI Jakarta. Ya, aku salaman," ujar Ahok saat meresmikan co-working space Jakarta Creative Hub di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Maret 2017.

Baca: Hujan Deras, Rangkaian Acara Penyambutan Raja Salman Berubah

Raja Salman menggelar kunjungan kenegaraan ke Indonesia, hari ini. Dia mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma bersama rombongannya sekitar pukul 12.30. Ahok dan sejumlah menteri diajak Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Raja Arab itu. 

Ahok mengatakan tidak ada hal penting dibicarakan saat dia bertemu dengan Raja Salman. Mereka hanya saling bertegur sapa dan berjabat tangan. "Salaman saja," ujar Ahok. 

Baca: Selain Ormas Islam, Raja Salman Juga Temui Tokoh Lintas Iman

Wartawan yang masih penasaran sempat menanyakan apakah Raja Arab itu menyinggung ihwal kasus Ahok terkait Surat Al-Maidah ayat 51. Gubernur Jakarta tersebut hanya terkekeh mendapat pertanyaan itu. "Enggak, lah. He-he-he," ujar Ahok sambil tersenyum. 

Pada hari pertama kunjungannya, Raja Salman langsung bertolak ke Istana Bogor. Sementara itu, Ahok pun tidak ikut serta rombongan karena ia berencana hadir dalam konser tunggal Bunga Citra Lestari di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta Pusat, nanti malam. 

Sumber : Tempo.co  LARISSA HUDA 
Debat pilgub DKI 2017. ©2017 Merdeka.com/muhammad luthfi rahman
KPU DKI Jakarta tengah melakukan pengumpulan data hasil pencoblosan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017. Namun, sejumlah hasil hitung cepat menyatakan, Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran antara pasangan Basuki T Purnama ( Ahok) - Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

Anggota KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos mengatakan, KPU DKI baru akan mengumumkan hasil Pilgub DKI 15 Februari pada 25 sampai 27 Februari nanti. Dari hasil itu, baru KPU akan menentukan apakah ada putaran kedua atau tidak di Pilgub DKI 2017.

"Setelah kita tetapkan bahwa tanggal 25 selesai misalnya penghitungan suara, lalu kita tunggu apakah ada pasangan calon mengajukan permohonan sengketa 3 hari setelah penetapan, kalau tidak ada, tanggal 4 Maret, kita menetapkan apakah ada putaran kedua atau tidak," kata Betty saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (22/2).

Menurut dia, di putaran dua juga ada tahapan kampanye, namun tidak lama seperti putaran pertama. Dia juga mengatakan, putaran kedua, tidak ada lagi pengundian nomor urut calon.

"Kalau misalnya, tanggal 4 Maret diumumkan berarti tanggal 7 Maret mulai kampanye sampai tanggal 16 April. 19 April pencoblosan," tutur dia.

Betty menegaskan, tahapan tersebut baru perkiraan, karena belum ada hasil resmi dari pencoblosan 15 Februari lalu. 

"Intinya tahapan yang akan kita lakukan adalah kampanye, ada kegiatan perbaikan data pemilih, apakah ada putaran kedua, kemudian hari H pemungutan suara, diperkirakan 19 April," tutup dia.

PPP kub Djan Faridz dukung Ahok (Ahmad Ziaul/detikcom)

Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Kiai Haji Noer Muhammad Iskandar mendukung keputusan PPP kubu Djan Faridz yang mendukung pasangan cagub-cawagub Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Menurut kiyai Noer, Ahok-Djarot perlu didukung di Pilgub DKI Jakarta.

Kiai Noer memaparkan alasan mengapa pasangan Ahok-Djarot harus didukung. Menurutnya, siapapun pemimpinnya tidak boleh melarang umat muslim beribadah.

"Dalam konteks hukum Islam itu ada orang yang dilarang dipilih. Kalau orang itu mengahalang-halangi kita untuk ibadah. Ada pemimpin melarang salat, melarang haji, itu nggak boleh. Kalau yang dibilang pak Djan Faridz tadi, dukungan kepada Islam ya Alhamdulillah," kata Kiyai Noer saat menghadiri Konferensi Pers di Kantor PPP Jl Dipenogoro, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PPP Djan Faridz memilih setia di haluan Ahok-Djarot di Pilgub DKI. Menurut Djan, Ahok memiliki kepedulian terhadap umat muslim.

"Adalah beliau itu banyak berbuat banyak untuk umat Islam. Makanya saya ini biar bagaiamanapun saya akan berjuang sekeras-kerasnya bersama sahabat Partai Persatuan Pembangunan beserta ulama-ulama kita untuk tetap mendukung beliau," ucap Djan.

Selain itu, Kiai Noer mengatakan hal senada dengan Djan. Pihaknya mendukung Ahok-Djarot untuk melanjutkan menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Jadi sebagai kiai yang banyak punya santri saya berterima kasih. Sekali lagi, dalam Islam pemimpin tidak boleh dipilih yang melarang ibadah. Kalau dia mendukung itu harus didukung harus dipilih," pungkas Kiyai Noer. 
Stan TemanAhok. ©2015 Merdeka.com/Ferrika Lukmana Sari
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyoroti kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS) yang menyeret Ketua Umum Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir. Arsul mengatakan banyak kasus pengumpulan dana masyarakat yang luput dari penanganan Polri.

Salah satunya, dana yang dikumpulkan Teman Ahok demi pemenangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI. Teman Ahok kerap mengajak pendukung Ahok untuk berkontribusi, salah satunya dengan dukungan dana. Arsul meminta Polri menyelidiki praktik pengumpulan dana publik untuk kepentingan tertentu.

"Secara terbuka ada pertanyaan dari masyarakat kenapa kok yang kemudian yang disidik dana publik termasuk Yayasan Keadilan Untuk Semua, mengapa dana publik yang dikumpulkan sebut saja Teman Ahok itu sidik atau tidak itu juga menjadi pertanyaan publik juga," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Kasus serupa yang harus diselidiki Polri adalah pengumpulan dana yang dilakukan retail Alfamart untuk kegiatan-kegiatan sosial.

"Ada pengumpulan dana dalam bentuk tidak mengembalikan uang kembalian atau belanja di Alfamart dan kemudian oleh Alfamart yang memang disampaikan untuk sumbangan berbagai kegiatan sosial," katanya.

Arsul mendapat laporan dari konsumen soal kejanggalan uang sumbangan yang dikumpulkan Alfamart. Konsumen itu, kata dia, meminta penjelasan kepada Alfamart terkait peruntukan dana sosial itu. Namun, konsumen itu menemukan sumbangan itu disalurkan ke yayasan tertentu tetapi untuk program coorporate sosial responsibility (CSR).

"Dan ini menimbulkan perselisihan ada seorang konsumen yang menyumbang meminta penjelasan kepada Alfamart kemana saja uang-uang itu dipergunakan. Karena penyumbang ini saudara Mustolis Siradj merasa ketika membaca laporan yang ada di website Alfamart menemukan keganjilan sumbangan itu disalurkan ke yayasan tertentu tetapi untuk CSR," katanya.

"Padahal itu bukan dana perusahaan, itu dana pengumpulan dari masyarakat konsumen Alfamart karena tidak dikembalikan dibawah Rp 500 kemudian terkumpul sampai puluhan miliar," katanya

Sidangahok buniyani saksipalsu peradilan kepseribu fakta dan data penistaanagama fitnah Sidang Ahok semakin berbelit dan tidak jelas juntrungannya. Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas latar belakang dan skema pelaporannya, menyalahi kapasitas sebagai Saksi fakta bukan sebagai saksi ahli dan lain sebagainya. Keterangan yang mereka hadirkan sering menyalahi BAP. Ketimpangan pernyataan ini menunjukkan saksi yang dihadirkan tidak kredibel dan terlalu menggebu-mennggebu menjadi saksi yang memberatkan karena sentimen berlebihan terhadap Terdakwa, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Hal unik sekaligus konyol yang harus selalu kita ingat adalah semua saksi yang melaporkan Ahok tidak ada yang hadir di pidato Ahok pada 27 September di Kepulauan Seribu. Mereka hanya melihat unggahan video bahkan ada yang melaporkan berdasarkan share video di grup Whatsapp. Di antara para saksi tersebut (untungnya) tidak ada yang mengaku melaporkan berdasarkan video unggahan Buni Yani, namun kata-kata yang ada di video Buni Yani masih digunakan sebagai bahan kesaksian. Ironi bukan?

Tabligh akbar Aa Gym di masdjid Jsmi al Makmuriah di Pulau Pramukan Kepulauan Seribu berlangsung lancar pada hari Senin, 9 Januari 2017 dari jam 13.15 hingga jam 16.00 dihadiri sekitar 3000 pengunjung dari P Pramuka dan pulau pulau sekitarnya. Dengan spirit keagamaan masyarakat Kepulauan Seribu yang demikian, nampaknya mereka yang akan menjadi saksi kejadian akan memberikan kesaksian yang jujur. Sebab para saksi itu sangat memahami bahwa memberikan kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar bagi orang yang beriman.

Kesasian  masyarakat Kepulauan Seribu di luar sidang yang selama ini di viralkan di sosial media akan menjadi hal hoax lagi, dan keskasian merka kemungkinan 100 % sama dengan kesaksian pelapor yang dilandaskan dari video yang diunggah pemerintahan provinsi DKI di media sosial youtube. Artinya alat bukti saksi akan terbukti secara syah dan meyakinkan.  Vonis tindak pidana Ahok hanyalah tinggal satu kata bukti lagi bisa berupa keterangan ahli, surat ataupun alat bukti petunjuk, yang semuanya akan menuju vonis hakim untuk Ahok akan kesalahan atas tindak pidana penistaan agama akan secara sah dan meyakinkan terbukti.

Dengan menganggap ahok secara sah dan terbukti sebagai penistaan agama dan di vonis, sejenak mari kita membandingkanya dengan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pimpinan pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Senin (26/12), karena diduga melecehkan umat Kristen melalui isi ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan tayangan video yang diunggah oleh SR melalui akun Twitter dan AF melalui akun Instagramnya.
"Dalam bahasa dia (Rizieq Shihab), menurut kami, dia mencela (melalui kata-kata) 'Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa'," ungkap Angelius.

Beberapa hari terakhir Rizieq yang mendaklarasikan FPI tahun 1998 diterpa isu akan dijemput paksa oleh kepolisian, hal ini terkait isu penghinaan Pancasila yang menyeret namanya. Pada pemanggilan pertama, Habib Rizieq yang pernah bersekolah di SMP Kristen Bethel Petamburan tak hadir dengan alasan sakit pada Kamis 5 Januari 2017 lalu. Kapolri, Jendral Tito Karnavian mengatakan jika panggilan pertama dan kedua tidak dihadiri maka yang bersangkutan akan dijemput paksa.

Mengikuti banyaknya isu Rizieq dituding juga sebagai biang keladinya Ahok menjadi terdakwa penistaan agama ini memang menjadi target para pendukung Ahok. Namun sejauh ini belum tersentuh hukum.  Kiprahnya dinilai menguntungkan bagi  kompetitor Ahok dalam Pilkada DKI yang menarik Anies Baswedan, cagub DKI mengunjungi markas FPI. Mudah diduga, kunjungan tersebut sebagai sinyal merangkul Rizieq terkait pendulangan suara pemilih.

Jangan memilih pemimpin kafir yang dihembuskan Rizieq ini berhasil memancing Ahok mengelurkan statemen yang kemudian menjadi masalah hukum sebaliknya statemen Rizieq juga dipermasalahkan melalui kepolisian. Namun yang paling menarik disini, Rizieq berlatar belakang pendidikan lembaga Kristen.  Sehingga kuat kemungkinan, jalur agama digunakan untuk kepentingan politik dan memang kenyataannya demikian, aksi massa Islam mengancam karier politik Ahok.

Adakah kaitan antara kasus yang menimpa calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan pelaporan Rizieq yang pada  era pemerintahan SBY pernah divonis 1,5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah terkait penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada peristiwa Insiden Monas 1 Juni?

                                      
Jhon Mejer Purba (Mahasiswa Sarjana ITB)

Ketua Cabang di HIMAPSI (Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun) Bandung
Jakarta - Wagub DKI yang juga Ketua DPP Gerindra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan untuk keluar dari partainya. Meski nanti tak punya partai, Ahok yakin dirinya tetap akan didukung rakyat.

"Saya akan buktikan bahwa tanpa partai pun sebagai kepala daerah saya akan didukung rakyat. Selama didukung oleh rakyat," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014).

Ahok menyadari, jika tak punya partai, kepemimpinannya di DKI rawan digoyang DPRD. Namun dia yakin jika rakyat mendukung, maka segala program yang dicanangkannya tetap bisa berjalan.

"Saya bertanggung jawab ke rakyat, bukan ke DPRD. Saya bisa tetap menjalankan program untuk kesejahteraan rakyat," ujar pria yang bergaya ceplas-ceplos ini.

Ahok juga mengatakan di tak akan loncat ke partai lain. Mantan Bupati Belitung Timur ini ingin fokus mengurus Jakarta dan tak mau direcoki tetek bengek urusan partai.

"Ngapain saya mesti masuk partai. Nanti saya mesti rapat partai, nanti ketemu orang partai, nggak usah lagi deh. Konsentrasi urusin Jakarta saja. Toh kan nggak bisa nyalon lagi," tutur mantan anggota DPR Komisi II (pemerintahan dalam negeri ini) dari Golkar ini.