 |
| Ilustrasi cokelat panas. Shutterstock/Sea Wave |
Demi mendukung kemampuannya di atas ranjang, pria seringkali meminum viagra. Padahal sebenarnya tidak ada jaminan yang jelas bahwa viagra bisa mendongkrak kemampuan seksual. Bahkan mungkin viagra bisa menimbulkan bahaya kesehatan karena kandungan bahan kimia di dalamnya.
Nah, daripada mengonsumsi obat-obatan kimia, berikut adalah beberapa minuman alami yang bisa membuat aksimu di ranjang makin panas.
Air bawang putih
Minum air rebusan bawang putih setiap pagi, setelah kamu bangun tidur. Selain bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga mampu memperlancar aliran darah ke alat vital yang mendukung kemampuan seksual.
Air jahe
Air rebusan jahe tak hanya berfungsi untuk menghangatkan tubuh namun juga baik untuk meningkatkan sirkulasi darah. Minumlah setiap kali kamu akan berhubungan badan.
Jus pisang
Pisang mengandung potasium. Zat ini akan meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh, termasuk ke alat vital.
Cokelat panas
Cokelat panas memiliki rasa yang begitu enak. Minum cokelat panas mampu mengeluarkan hormon bahagia dan mengurangi stres serta meningkatkan suasana hati yang kemudian bermanfaat untuk mendukung kegiatan seksual.
Jadi, kamu akan melakukan aksi panas di malam ini? Jangan lupa untuk meminum minuman di atas.
Sumber : https://www.merdeka.com/sehat/4-minuman-ini-bermanfaat-bikin-aksi-ranjang-makin-hot.html (JMP/ML)
Sumber : https://www.merdeka.com/sehat/4-minuman-ini-bermanfaat-bikin-aksi-ranjang-makin-hot.html (JMP/ML)
 |
| Ketua Umum Sahat Sinuratsebagai keynote speaker saat berlangsung diskusi di Manado (Foto Suluttoday.com) |
Pernyataan Resmi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia terkait Persoalan Kontrak PT. Freeport Indonesia:
Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan titik temu dalam kesepakatan perpanjangan kontrak tambang di Grasberg, Papua. Melihat potensi kekisruhan yang dapat terjadi akibat persoalan ini, maka Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia:
Pertama, meminta PT. Freeport Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sikap perusahaan. Sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai aturan pelaksana, maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 yang mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia agar membangun pabrik pemurnian (smelter) dengan jangka waktu lima tahun setelah diterbitkannya Undang-Undang. Dalam persoalan dengan PT. Freeport Indonesia, waktu yang diberikan sesuai UU seharusnya sampai tahun 2014, namun PT. Freeport Indonesia ternyata belum melakukan tanggung jawabnya. Pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi PT. Freeport Indonesia yang ingin tetap melakukan ekspor konsentrat, dengan mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam IUPK tersebut juga tetap disyaratkan untuk membangun smelter selama 5 tahun sejak diberlakukannya IUPK. Pemegang IUPK juga diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51%. Namun PT Freeport Indonesia masih juga menolak perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Seharusnya PT. Freeport Indonesia menyadari posisinya sebagai korporasi yang berhadapan dengan negara yang harus menegakkan aturan yang berdasarkan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945.
Kedua, menyesalkan keputusan PT. Freeport Indonesia yang melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Pemerintah Indonesia sudah memberikan izin terbaru terkait ekspor konsentrat, dengan syarat PT. Freeport Indonesia sepakat mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun PT. Freeport Indonesia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk mengurangi produksi tambangnya dan memecat para pegawai PT. Freeport Indonesia. Sangat disayangkan, konsekuensi akibat keengganan PT. Freeport Indonesia menjalankan tanggung jawab sesuai aturan pemerintah Indonesia malah dibebankan kepada para pekerja yang selama ini sudah menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Untuk itu, kami meminta PT. Freeport Indonesia untuk menghormati hak-hak tenaga kerja dengan tidak melakukan pemutusan kontrak kerja secara semena-mena.
Ketiga, mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam permasalahan kesepakatan kontrak dengan PT. Freeport Indonesia termasuk dalam menghadapi upaya PT. Freeport Indonesia membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Internasional, selama itu ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia di Tanah Papua, terkhusus penduduk asli Papua. Sejalan dengan itu, Pemerintah pusat harus selalu melibatkan pemerintah daerah Papua dalam pembicaraan dan negosiasi dengan pihak PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayar retribusi air kepada pemerintah daerah Papua dan membangun smelter di Tanah Papua.
Keempat, menolak adanya upaya intervensi ataupun berbagai tekanan lainnya yang mungkin saja akan dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu, Pengurus Pusat GMKI memastikan kesiapan puluhan ribu anggota dan senior GMKI di Tanah Papua untuk berperan aktif menjaga stabilitas daerah dan mengantisipasi berbagai gejolak yang mungkin saja terjadi akibat permasalahan ini. Sebagai salah satu basis organisasi, GMKI selalu konsisten memperjuangkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan terhadap penduduk asli Papua. Untuk itu, GMKI akan mengawal proses kesepakatan kontrak ini agar berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia di Papua.
Demikian pernyataan resmi Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Terimakasih atas perhatiannya.
Atas nama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia,
Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum)
Alan Christian Singkali (Sekretaris Umum)
Tembusan:
World Council of Churches (Dewan Gereja Sedunia)
World Student Christian Federation (Federasi Mahasiswa Kristen Sedunia)
World Student Christian Federation of North America (Federasi Mahasiswa Kristen Sedunia Regional Amerika Utara)
World Student Christian Federation of Asia Pasific (Federasi Mahasiswa Kristen Sedunia Regional Asia Pasifik)
Student Christian Movement in United States of America (Gerakan Mahasiswa Kristen Amerika Serikat)
 |
| Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama petani |
Jakarta adalah legenda bagi Indonesia. Sebuah tempat yang menawarkan seluruh derajat kehidupan bagi mereka yang mampu membeli.
Peredaran uang yang terbesar di seluruh tanah Indonesia berada di Jakarta. Pusat perwakilan politik dari mulai pemerintahan sampai kepartaian berada di tangan Jakarta. Energi dari seluruh bisnis yang terhampar di seluruh wilayah Nusantara uangnya semua mengalir ke Jakarta.
Pusat dari seluruh pungutan pajak dari seluruh industri yang tersebar sampai pelosok desa, Kantor Pusat, NPWP, dan bagi hasilnya berada di Jakarta.
Kampung-kampung seakan mengering, kehilangan gairah karena kekurangan darah. Jakarta seolah tidak memberikan ruang lagi bagi tempat lain untuk berdiri dengan kokoh, cukup vitalitas dan gizi, kaya protein dan inisiatif.
Kini Jakarta menggelar kenduri. Memilih pemimpin secara demokratis dan terbuka. Seluruh sudut pandang mata dan telinga kini tertuju kembali ke Jakarta. Bukan hanya hari ini, melainkan sudah sejak sekian waktu yang silam, seolah tidak boleh ada berita yang lain kecuali Jakarta.
Hingar bingar Pilkada serentak di seluruh pelosok negeri kini senyap terkubur tanpa pemberitaan, seolah yang lain tak memiliki peran bagi hitam putihnya negeri. Seolah hanya Jakartalah yang menentukan Indonesia ke depan. Pilkada Jakarta, seperti menentukan hidup dan matinya Indonesia.
Padahal apabila kita mau melakukan perenungan secara mendalam, energi bangsa ini terhampar secara merata di seluruh persada Nusantara.
Dari sudut-sudut kampung yang tak terurus mengalir kiriman beras, jagung, kelapa sawit, karet, kopra, pala, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, susu, daging, ikan, dan seluruh kebutuhan hidup masyarakat.
Dari sudut-sudut kepulauan Nusantara mengalir hasil tambang, emas, perak, nikel, belerang, gas, minyak bumi, bauksit, uranium, timah, bijih besi yang sangat menentukan tegak atau rapuhnya bumi Indonesia.
Seluruh kebutuhan yang sangat menentukan kehidupan itu nyaris tak pernah menjadi wacana publik yang menjadi pembicaraan kita, apalagi melakukan pengelolaan secara sempurna bagi derajat dan kesejahteraan masyarakat.
Krisis seluruh produk itulah yang sesungguhnya menentukan nasib bangsa kita. Gagal panen berdampak pada krisis beras nasional. Menurunnya produksi jagung berdampak pada tingginya harga pakan ternak.
Menurunnya jumlah populasi sapi, ayam potong dan ayam petelur berdampak pada semakin mahalnya protein hewani bagi masyarakat, sehingga kita harus impor.
Menurunnya produksi ikan tangkapan, pesisir yang tidak terurus, berdampak pada kenaikan harga ikan, garam dan menurunnya pariwisata bahari di Indonesia.
Menurunnya harga gas alam, sawit, karet berdampak pada menurunnya ekspor komoditi kita dan mengganggu struktur anggaran negara.
Kerusakan lingkungan di hulu Jawa Barat berdampak pada meluapnya air di Citarum, sehingga memenuhi bibir Danau Saguling, berimbas ke Cirata lalu bermuara di Jatiluhur.
Kalau tidak terkendali, air akan merambah wilayah Karawang, Bekasi dan akhirnya menenggelamkan Jakarta.
Sadarkah kita, Pilkada Jakarta bukan segalanya bagi Indonesia. Untuk apa kita bermusuhan, berkelahi, bercakar-cakaran, hanya karena ingin punya gubernur yang sesuai harapannya di Jakarta. Jakarta adalah Indonesia, tapi Indonesia bukan hanya Jakarta.
Kompas Kolom : Dedi Mulyadi
Editor : Wisnubrata
Sumber : http://regional.kompas.com
Editor : Wisnubrata
Sumber : http://regional.kompas.com
 |
| Foto Anies saat debat cagub pilkada DKI |
Saya agak kaget melihat kualitas berpikir Prof. Dr. Anies Baswedan yg rendah sekali saat ia mempermasalahkan penggusuran warga dari bantaran sungai atau kali. Kesan yang ia tampilkan adalah *haram hukumnya menggeser warga, walaupun warga melanggar Perda DKI karena warga sudah lama tinggal di bantaran sungai.*
Kesan selanjutnya adalah Pemda DKI melanggar HAM dan tidak manusiawi karena hanya asal gusur saja sehingga menyengsarakan warga. *Ini pendidikan politik yang menyesatkan sebab mereka yang digusur justru direlokasi ke tempat tinggal yang lebih manusiawi.*
Cukup menyedihkan, seorang mantan Menteri Pendidikan tidak mengerti bahwa walaupun sudah lama warga tinggal di bantaran sungai, hal itu tetap saja salah karena melanggar aturan dan justru tidak manusiawi bila Pemda tidak memindahkan mereka ke tempat yang lebih layak dan sehat. *Siapapun yang jadi Gubernur yg waras, harus merelokasi warga yang tinggal di lokasi yang tidak manusiawi.*
Seharusnya Prof. Anies bertanya tentang efektifitas program relokasi itu, bukan malah membela warga yang tidak paham aturan. Mantan Menteri Pendidikan ini *memberikan pendidikan yang salah kepada warga Jakarta.*Pantas saja Ahok katakan debat berikut harus lebih berkualitas. Artinya berdebat secara mendidik, bukan membodohi warga atau membela kebodohan dengan tujuan mencari simpati dari kelompok warga yang tak paham aturan.
Sikap Prof. Anies itu agak mengejutkan saya sebab Anies yang saya kenal dekat biasanya tidak seperti itu cara pandangnya. Saya kenal Anies sebagai cendekiawan yang cukup arif dan berwawasan luas. *Pilkada DKI telah mengerdilkan kepakaran dan kearifan Prof. Anies*.
Ketika menyinggung prostitusi di Alexis, Anies sebetulnya melempar boomerang. Saat ia duduk di kursi Mendiknas, ia justru tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi prostitusi, bahkan ia gagal memasukkan usulan BNN untuk memasukkan pendidikan antinarkoba ke dalam kurikulum sekolah.
*Intiya, paslon penantang petahana harus mampu menyodorkan konsep yang lebih baik daripada yang sudah dijalankan oleh petahana, bukan sekadar mengkritik secara tidak berbobot dan memberikan pendidikan politik yang tidak mendidik.*Jadi, mestinya adu konsep dan berikan solusi yang lebih baik, bukan sekadar memikat pemirsa dengan argumen yang tidak berkualitas dan tidak mendidik.
*Agus tampil cukup memukau dari segi Show atau penguasaan pentas.* Tapi masih teoritis dan kurang hati2 dari segi ketelitian data dan angka. Ia perlu lebih cermat dalam debat berikut agar argumennya tidak menjadi boomerang. Sebab bila tiga program bantuannya dijalankan maka akan menyedot sekitar Rp51,169 triliun padahal APBD DKI hanya Rp67,160 triliun, lalu belanja rutin birokrasi serta program lainnya dibiayai dengan apa?
Ambisi Agus-Silvy utk *luncurkan Kartu Jakarta Satu juga terkesan aneh sebab sudah ada program Pemda bernama Jakarta One yang sudah direstui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akan segera digulirkan.*Itu sebabnya Ahok nyengir dan katakan paslon 1 tidak mengerti aturan keuangan Pemerintah.
Secara obyektif, seperti dalam pertandingan tinju, paslon penantang harus bisa memukul petahana sampai jatuh tersungkur alias KO, sebab kalau hanya kumpul angka, maka mereka tak bisa merebut sabuk juara. Ini yang belum tampak dari kubu para penantang Ahok. Paslon penantang harus bisa pukul telak secara upper cut ke dagu atau melepaskan hook kiri kanan ke kepala juara bertahan baru bisa tumbangkan dia. Ibaratnya seperti itu. Kalau hanya jab-jab ringan, tak akan bisa goyahkan petinju pro yang bermental juara.
*Kuncinya adalah tampil dengan strategi dan konsep yang lebih meyakinkan. Kalau hanya teori dan kritik, maka tak mudah mengalahkan petahana.*
Demikian observasi komentator tinju dari sudut ring Pilkada DKI...
 |
| Foto: Lindsey Brown/CNN |
Bayi kembar laki-laki dan perempuan tersebut lahir pada 17 Desember 2016 dari pasangan Lyndsay dan Matthew Brentlinger. Sebelumnya dokter memprediksi salah satu dari bayi tersebut akan lahir mati karena ditemukan adanya kelainan.
Prediksi itu tak terbukti karena kedua bayi lahir dalam keadaan hidup. Mata keduanya lebar dan sepintas tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Namun ternyata bayi laki-laki yang bernama William mengalami kelainan jantung.
Karena kondisinya, William diperkirakan tidak akan berumur panjang. Seorang teman pasangan suami istri itu lantas memberikan hadiah Natal dengan mendatangkan fotografer lokal untuk mengabadikan momen tak terlupakan si kembar.
Sebenarnya cukup sulit mencari fotografer saat menjelang Natal. Maklum, kebanyakan orang sudah bersiap-siap liburan. Namun Lindsey Brown dari Lindsey Brown Photography yang mendengar bahwa salah satu bayi kemungkinan tidak berumur panjang, segera menyanggupi untuk melakukan pemotretan.
Kata Lindsey, saat melihat kedua bayi tersebut, semua tampak sehat dan sempurna. "William lebih banyak melek dan seolah-olah tidak mau melewatkan semua momen. Sementara Reagan (bayi yang satu) lebih banyak tidur dan nyaris tidak membuka matanya," ujarnya, dikutip dari CNN.
Salah satu foto hasil jepretan Lindsay memperlihatkan William dan Reagan yang sedang tidur. William mengenakan semacam kupluk sementara Reagan memakai bando. Keduanya sedang memejamkan mata dan dibalut selimut putih.
Beberapa hari setelah pemotretan dilakukan, William meninggal. Dia mengembuskan napas terakhir di usianya yang baru 11 hari. Meski sedih kehilangan salah satu anaknya, namun sang ayah, Matthew tetap bersyukur diberi kesempatan 11 hari bersama William.
Foto-foto jepretan Lindsey, sambung Matthew, akan menjadi kenang-kenangan tersendiri. Foto-foto itu akan mengingatkan dirinya akan sosok William yang ceria dengan matanya yang bening.
Sumber : https://health.detik.com/read/2017/01/14/145530/3396081/763/kisah-sedih-di-balik-foto-mempesona-sepasang-bayi-kembar?_ga=1.247568837.335753795.1481186781
Sidangahok buniyani saksipalsu peradilan kepseribu fakta dan data penistaanagama fitnah Sidang Ahok semakin berbelit dan tidak jelas juntrungannya. Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas latar belakang dan skema pelaporannya, menyalahi kapasitas sebagai Saksi fakta bukan sebagai saksi ahli dan lain sebagainya. Keterangan yang mereka hadirkan sering menyalahi BAP. Ketimpangan pernyataan ini menunjukkan saksi yang dihadirkan tidak kredibel dan terlalu menggebu-mennggebu menjadi saksi yang memberatkan karena sentimen berlebihan terhadap Terdakwa, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
Hal unik sekaligus konyol yang harus selalu kita ingat adalah semua saksi yang melaporkan Ahok tidak ada yang hadir di pidato Ahok pada 27 September di Kepulauan Seribu. Mereka hanya melihat unggahan video bahkan ada yang melaporkan berdasarkan share video di grup Whatsapp. Di antara para saksi tersebut (untungnya) tidak ada yang mengaku melaporkan berdasarkan video unggahan Buni Yani, namun kata-kata yang ada di video Buni Yani masih digunakan sebagai bahan kesaksian. Ironi bukan?
Tabligh akbar Aa Gym di masdjid Jsmi al Makmuriah di Pulau Pramukan Kepulauan Seribu berlangsung lancar pada hari Senin, 9 Januari 2017 dari jam 13.15 hingga jam 16.00 dihadiri sekitar 3000 pengunjung dari P Pramuka dan pulau pulau sekitarnya. Dengan spirit keagamaan masyarakat Kepulauan Seribu yang demikian, nampaknya mereka yang akan menjadi saksi kejadian akan memberikan kesaksian yang jujur. Sebab para saksi itu sangat memahami bahwa memberikan kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar bagi orang yang beriman.
Kesasian masyarakat Kepulauan Seribu di luar sidang yang selama ini di viralkan di sosial media akan menjadi hal hoax lagi, dan keskasian merka kemungkinan 100 % sama dengan kesaksian pelapor yang dilandaskan dari video yang diunggah pemerintahan provinsi DKI di media sosial youtube. Artinya alat bukti saksi akan terbukti secara syah dan meyakinkan. Vonis tindak pidana Ahok hanyalah tinggal satu kata bukti lagi bisa berupa keterangan ahli, surat ataupun alat bukti petunjuk, yang semuanya akan menuju vonis hakim untuk Ahok akan kesalahan atas tindak pidana penistaan agama akan secara sah dan meyakinkan terbukti.
Dengan menganggap ahok secara sah dan terbukti sebagai penistaan agama dan di vonis, sejenak mari kita membandingkanya dengan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pimpinan pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Senin (26/12), karena diduga melecehkan umat Kristen melalui isi ceramahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan tayangan video yang diunggah oleh SR melalui akun Twitter dan AF melalui akun Instagramnya.
"Dalam bahasa dia (Rizieq Shihab), menurut kami, dia mencela (melalui kata-kata) 'Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa'," ungkap Angelius.
Beberapa hari terakhir Rizieq yang mendaklarasikan FPI tahun 1998 diterpa isu akan dijemput paksa oleh kepolisian, hal ini terkait isu penghinaan Pancasila yang menyeret namanya. Pada pemanggilan pertama, Habib Rizieq yang pernah bersekolah di SMP Kristen Bethel Petamburan tak hadir dengan alasan sakit pada Kamis 5 Januari 2017 lalu. Kapolri, Jendral Tito Karnavian mengatakan jika panggilan pertama dan kedua tidak dihadiri maka yang bersangkutan akan dijemput paksa.
Mengikuti banyaknya isu Rizieq dituding juga sebagai biang keladinya Ahok menjadi terdakwa penistaan agama ini memang menjadi target para pendukung Ahok. Namun sejauh ini belum tersentuh hukum. Kiprahnya dinilai menguntungkan bagi kompetitor Ahok dalam Pilkada DKI yang menarik Anies Baswedan, cagub DKI mengunjungi markas FPI. Mudah diduga, kunjungan tersebut sebagai sinyal merangkul Rizieq terkait pendulangan suara pemilih.
Jangan memilih pemimpin kafir yang dihembuskan Rizieq ini berhasil memancing Ahok mengelurkan statemen yang kemudian menjadi masalah hukum sebaliknya statemen Rizieq juga dipermasalahkan melalui kepolisian. Namun yang paling menarik disini, Rizieq berlatar belakang pendidikan lembaga Kristen. Sehingga kuat kemungkinan, jalur agama digunakan untuk kepentingan politik dan memang kenyataannya demikian, aksi massa Islam mengancam karier politik Ahok.
Adakah kaitan antara kasus yang menimpa calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan pelaporan Rizieq yang pada era pemerintahan SBY pernah divonis 1,5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah terkait penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada peristiwa Insiden Monas 1 Juni?
Jhon Mejer Purba (Mahasiswa Sarjana ITB)
Ketua Cabang di HIMAPSI (Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun) Bandung
 |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pelantikan MPR-DPR-DPD periode 2014-2019 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta |
Untuk itu, SBY dan sejumlah menteri serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik berkumpul untuk membahas Perppu itu.
"Pemerintah dalam waktu dekat menerbitkan Perppu tentang pilkada," kata SBY kepada Husni yang baru saja datang di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014.
Bahkan, SBY sudah menandatangani dua Perppu itu malam ini. "Dan akan segera saya sampaikan ke DPR," ujar dia.
Husni datang bersama komisioner KPU Juri Ardianto sekitar pukul 19.30 WIB. Sementara saat ini rapat pembahasan Perppu pilkada ini masih berlangsung.
Sebelumnya, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menggelar rapat tertutup dengan sejumlah petinggi partainya dan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di JCC Senayan, Rabu malam, 1 Oktober 2014.
Usai rapat, SBY berharap Perppu ini dapat menjadi solusi dan mengakomodasi keinginan rakyat akan demokrasi di Indonesia di masa depan. "Karena perppu ini justru ingin mengembalikan pilkada langsung, dengan perbaikan-perbaikan," kata dia.
Setelah diserahkan ke DPR, SBY pun berharap dapat direspons dengan baik dan bisa disepakati oleh semua pihak.
"Saya harap dewan dapat merespons dengan baik, malam ini masih ramai memilih pemimpin yang baru, kalau politiknya bisa dilihat sendiri," ujarnya.
 |
| Perdebatan di dalam sidang paripurna pun menjadi tak terkendali, Jakarta, (25/9/14). |
Oleh pendukungnya, keputusan tersebut dianggap bisa menghemat biaya pemilihan langsung dan meminimalisasi konflik. Bagi penentangnya, itu pengkhianatan demokrasi. Matinya kedaulatan rakyat.
Tak hanya jadi perdebatan panas di Indonesia, keputusan kontroversial tersebut juga jadi sorotan di dunia.
Situs berita Amerika Serikat, CNN hari ini memuat artikel berjudul 'Indonesians lose right to directly elect governors, mayors' -- 'Rakyat Indonesia kehilangan hak untuk memilih langsung gubernur, walikota'. Juga The New York Times yang memuat artikel, "Parliament in Indonesia Rolls Back Election Rights".
Pun dengan situs berita Inggris, Guardian, dengan artikel berjudul 'Indonesian parliament scraps direct elections, undermining Joko Widodo'
"Pemungutan suara didukung oleh Prabowo, yang dikalahkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden. Mengembalikan sistem pemilu kembali ke era Soeharto," demikian dimuat Guardian, Jumat (26/9/2014).
Pemilihan walikota, bupati, dan gubernur secara langsung dimulai tahun 2005. Proses itu dilihat sebagai bagian penting transisi demokrasi setelah kejatuhan rezim Soeharto.
Situs berita Wall Street Journal, dalam artikelnya yang berjudul 'Indonesia Lawmakers Vote to End Direct Regional Elections' memuat kalimat awal (lead) yang menohok.
"Anggota dewan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia melakukan pemungutan suara, yang akibatnya justru membuat negaranya menjadi kurang demokratis." Ironis.
Sementara, situs Bloomberg menyoroti salah satu dampak dibatalkannya pemilihan langsung. "Parlemen meloloskan RUU yang menghapus pemilihan langsung, yang mengakhiri sistem yang berlaku selama 1 dekade -- demokrasi daerah yang menghasilkan pemimpin seperti Joko Widodo.
"Sulit untuk tidak melihat RUU ini sebagai manuver politik -- untuk mengambil alih kembali hak dalam pemilu dari rakyat ke para pemimpin dan elit partai -- terkait kekalahan dalam pemilihan presiden," kata Andrew Thornley, direktur program pemilu The Asia Foundation seperti dimuatBloomberg.
Media di Benua Asia juga tak ketinggalan menyoroti putusan tersebut. Yakni The Straits Times danThe Malay Online.
Situs Australia, Sydney Morning Herald menyoroti sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumumkan pihaknya akan menggugat keputusan DPR tersebut dari Willard Hotel di Washington DC, Amerika Serikat.
"Meskipun partainya sendiri sebagian besar bertanggung jawab untuk meloloskannya," demikian dimuat Sydney Morning Herald.
Sikap SBY yang adalah ketua umum Partai Demokrat juga mendapat kritik dari penasihat senior dari International Crisis Group (ICG), Sydney Jones. Ia menyoroti rencana penyelenggaraan Bali Democracy Forum yang akan digelar awal Oktober mendatang dengan 'pertunjukan' yang terjadi di dewan dini hari tadi.
"Was your cherished Bali Democracy Forum all for show, Mr President? #ShameOnYouSBY" -- demikian ditulisnya dalam Twitter.
Pemungutan suara terkait RUU Pilkada di DPR menghasilkan 135 suara memilih pilkada langsung dan 226 suara menghendaki pilkada melalui DPRD dari 361 anggota DPR yang bertahan hingga Jumat dini hari. (Yus)
 |
| Wali Kota Bandung Ridwan Kamil |
"UUD 45 menyatakan kedaulatan ada pada rakyat. Kami sudah sepakat, bubar dari sini, kita jalan kaki sedikit ke Bundaran HI, kalau Bupati dan Walikota menolak Pilkada tidak langsung," kata Ridwan saat menjadi pembicara pertemuan Apkasi dan Apeksi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Niat Ridwan mengajak Bupati dan Walikota untuk berdemo penolakan Pilkada melalui DPRD sudah direncanakan sebelumnya. Menurutnya, perlengkapan berdemo dan surat jalan sudah disiapkan.
"Kita sudah siapkan karton-karton (tulisan menolak Pilkada tidak langsung," cetusnya.
Ridwan pun menyampaikan, Pilkada melalui DPRD hanya akan memunculkan pemimpin yang sama dengan lainnya, bukan pemimpin yang membawa terobosan baru dalam membangun daerahnya.
"Kalau mau ubah, aturan teknisnya saja, bukan fundamentalnya. Misalnya ini menghabiskan biaya banyak, tinggal jangan ada rapat akbar, dikurangi baliho, jadi aturan teknisnya," katanya.
Mengutip agenda yang diterima wartawan, acara Apkasi dan Apeksi yang digelar di Hotel Sahid, akan selesai pada pukul 14.30 WIB.
 | |
|
Jakarta: Bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat koordinasi nasional luar biasa. Ketua Umum Apkasi Isran Noor menegaskan bahwa ini merupakan sikap penolakan dari para bupati dan wali kota sebagai representasi masyarakat di daerah terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
"Mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini dalam berdemokrasi. Lebih dari itu, menyerahkan pilkada ke DPRD sama saja merampok kedaulatan politik rakyat," kata Isran di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Menurutnya sikap tegas yang diambil oleh Apkasi dan Apeksi menolak pilkada melalui DPRD sebetulnya sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah (Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri), Komisi II, dan Panja RUU Pilkada di DPR RI. Namun, masukan tersebut tidak mendapat perhatian serius.
Hal itu terlihat dari aturan pilkada oleh DPRD dalam RUU Pilkada masih terus bergulir, serta memiliki kemungkinan akan tetap masuk hingga RUU disahkan pada akhir massa sidang DPR, 25 September mendatang.
"Selain untuk mempertegas sikap penolakan kami terhadap ketentuan pilkada dipilih DPRD, rakornas ini juga akan mengonsolodasikan langkah-langkah apa yang akan ditempuh Apkasi dan Apeksi pascapengesahan RUU Pilkada yang masih memuat aturan pilkada dipilih oleh DPRD," kata Isran. Ia pun membenarkan pihaknya bakal melakukan judicial review ke MK.
Senada dengan Isran Noor, Ketua Umum Apeksi Vicky Lumentut menyayangkan jika aturan pilkada diserahkan kembali ke DPRD. Dengan itu, para bupati dan wali kota akan kembali tersandera oleh kepentingan partai di DPRD.
"Jangan heran, jika nantinya para bupati dan wali kota tidak akan optimal bekerja membangun daerah karena sibuk direcoki oleh DPRD," kata Vicky.
 | |
|
Namun, sikap KMP soal pilkada via DPRD bertentangan dengan kepala daerah sempat diusung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil adalah salah satu contohnya. Meski dia diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra dalam pemilihan wali kota tahun lalu, tapi dia menolak ide pemilihan tidak langsung.
Ridwan dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku tidak sependapat dengan dua partai pengusung atas langkah mendukung pilkada tak langsung.
"Saya ini respek (hormat) ke Gerindra dan PKS. Tapi urusan ini, kita berbeda pendapat," kata Emil di Pendopo Bandung, kemarin.
Emil mengaku dasar perbedaan pilihan itu karena menjadi objek penderita dari RUU tersebut. Dia merasa pemilihan kepala daerah langsung dinilai memiliki lebih banyak manfaat.
"Gerindra dan PKS banyak dukung saya dalam segala urusan tapi kalau urusan ini kita beda. Kenapa? Karena saya obyek penderitaan dari RUU itu juga," jelas Emil.
Berkaca dari Ahok yang memilih mundur dari Gerindra setelah berbeda pendapat soal RUU Pilkada, Emil menjelaskan ada desakan untuk mundur. Namun Emil menegaskan dirinya bukan anggota partai.
"Kalau banyak orang yang mengatakan saya harus mundur. Mundur bagaimana? Saya ikut partai saja enggak. Saya dulu pilkada memilih partai dari pada kalah. Makanya saya tetap respek (PKS dan Gerindra)," ujar Emil.
Menanggapi sikap Emil, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, penolakan Pilkada melalui DPRD oleh wali kota Bandung itu adalah aspirasi pribadi.
"Tapi kalau Ridwan Kamil menegaskan itu pendapat pribadi. Pada akhirnya diserahkan partai dan DPR terutama," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta.
Hidayat menjelaskan, tidak ada aturan dilanggar dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tetapi dia memberikan pengecualian terkait pilpres, yang memang diamanatkan dalam undang-undang harus dilakukan dengan pemilihan langsung.
"Pasal 18 ayat 4 UUD 45 menghasilkan Pilkada beda dengan pilpres, pilpres memang rakyat langsung, pasal 6A ayat 2. Tapi Pilkada dipilih demokratis caranya dua, bisa rakyat atau wakil rakyat yang memilih," tutur Hidayat.
Hidayat menilai tidak ada masalah jika DPRD memilih kepala daerah. Sebab menurut dia, DPRD merupakan representasi wakil rakyat juga.
"Rakyat kan sudah memilih wakil artinya wakil dipilih rakyat, kemudian melaksanakan peran sebagai wakil untuk memilih pimpinan daerah," kata dia.
 |
| Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Danu Baharuddin/Liputan6.com) |
"Hari ini saya akan siapkan suratnya kirim ke DPP, untuk nyatakan keluar dari Partai Gerindra," tegas pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Menurut Ahok, Partai Gerindra sudah tidak sejalan lagi. Sebab, partai berlambang kepala garuda itu mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara dirinya secara pribadi menolak perubahan mekanisme itu karena menganggap akan merugikan rakyat.
Sebab, lanjut Ahok, menurut AD/ART partai politik, kader harus menaati seluruh keputusan partai. Jika kader tidak bisa menaati keputusan tersebut harus keluar. Maka, sebagai konsekuensi politik itulah dirinya memutuskan hengkang dari Gerindra.
"Makanya saya akan menyiapkan surat untuk mengajukan berhenti sebagai kader partai Gerindra. Saya lagi siapkan hari ini. Ya karena bagi saya Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya, untuk memberikan rakyat sebuah pilihan terbaik," jelas dia.
Ahok menuturkan, dulunya yang membuat dia tertarik pindah ke Gerindra karena konsep yang ditawarkan Gerindra. Yakni jika ia dengan rekam jejak bersih mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka kesempatan membuktikan pilihan rakyat dan DPRD itu berbeda. Orang jujur, lanjut Ahok, ada kesempatan terpilih memimpin daerah.
"Tapi bagi saya itu (RUU Pilkada) sudah beda jauh dengan konsep awal Gerindra. Dulu di Gerindra bangga, bisa kalahkan semua partai. Tidak perlu koalisi dengan partai, karena yakin rakyat cerdas lihat pemimpin berdasarkan rekam jejak," ucap Ahok.
 | |
|
Jakarta - Di tengah kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada langsung, presiden terpilih, Joko Widodo, merasa bersyukur karena akan mendapatkan sekutu baru. Sekutu yang dimaksud adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Nanti kalau benar rancangan undang-undang itu disahkan berarti dapat teman satu saya," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa, 9 September 2014. Tapi, ia enggan merinci apakah definisi teman yang dimaksud adalah Ahok diterima menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Ya, dapat teman satu," katanya sambil tertawa.
Hari ini, Ahok mengancam keluar dari Partai Gerakan Indonesia Raya jika revisi RUU Pilkada disahkan. Menurut dia, pilkada melalui anggota DPRD merusak reformasi dan demokrasi di Indonesia. "Saya tadi sempat berpikir, kalau kebijakan ini terealisasi, saya mau keluar dari partai. Ngapain main di parpol," kata Ahok.
#sponsor: nice video (ada2 aja)
PERINGATAN KERAS UNTUK DPR...!
JANGAN RAMPAS KEDAULATAN RAKYAT.
*next Jokowi menegaskan pilkada melalui DPRD merupakan sebuah kemunduran. Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Sehingga, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. "Kita mau ke mana? Arahnya mau ke mana? Logikanya? Yang di atas undang-undang kan harus dipilih rakyat. Masak yang di provinsi, kabupaten/kota dipilih oleh DPRD," katanya.
 |
| Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PHPU Pilpres) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 6 Agustus 2014. Prabowo hadir bersama Hatta Rajasa dan sejumlah petinggi partai koalisi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko |
Partai pendukung Jokowi-Kalla hanya akan menang di dua provinsi, yaitu Bali dan Kalimantan Barat. Berikut perhitungan Tempo berdasarkan perolehan kursi di DPRD.
1. Aceh = Prabowo 38, Jokowi 33
2. Sumatera Utara = Prabowo 63, Jokowi 35
3. Sumatera Barat = Prabowo 49, Jokowi 16
4. Riau = Prabowo 45, Jokowi 20
5. Jambi = Prabowo 36, Jokowi 19
6. Sumatera Selatan = Prabowo 40, Jokowi 30
7. Bengkulu = Prabowo 27, Jokowi 18
8. Lampung = Prabowo 51, Jokowi 34
9. Bangka Belitung = Prabowo 29, Jokowi 16
10. Kepulauan Riau = Prabowo 26, Jokowi 19
11. DKI Jakarta = Prabowo 57, Jokowi 49
12. Jawa Barat = Prabowo 65, Jokowi 35
13. Jawa Tengah = Prabowo 56, Jokowi 44
14. DI Yogyakarta = Prabowo 33, Jokowi 22
15. Jawa Timur = Prabowo 55, Jokowi 41
16. Banten = Prabowo 52, Jokowi 33
17. Bali = Prabowo 27, Jokowi 28
18. Nusa Tenggara Barat = Prabowo 47, Jokowi 18
19. Nusa Tenggara Timur = Prabowo 34, Jokowi 31
20. Kalimantan Barat = Prabowo 37, Jokowi 39
21. Kalimantan Tengah = Prabowo 24, Jokowi 21
22. Kalimantan Selatan = Prabowo 36, Jokowi 19
23. Kalimantan Timur = Prabowo 35, Jokowi 20
24. Kalimantan Utara = Prabowo 22, Jokowi 13
25. Sulawesi Selatan = Prabowo 63, Jokowi 22
26. Sulawesi Tengah = Prabowo 27, Jokowi 18
27. Sulawesi Utara = Prabowo 25, Jokowi 18
28. Sulawesi Tenggara = Prabowo 33, Jokowi 12
29. Gorontalo = Prabowo 33, Jokowi 12
30. Sulawesi Barat = Prabowo 34, Jokowi 11
31. Maluku = Prabowo 25, Jokowi 20
32. Maluku Utara = Prabowo - , Jokowi -
33. Papua = Prabowo 35, Jokowi 21
34. Papua Barat = Prabowo 28, Jokowi 17
Keterangan: Perolehan kursi di Maluku Utara belum diketahui karena Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang.
Menurut Nurul, tidak ada yang berubah dari Ahok yang dulu di Senayan dengan sekarang di Balai Kota. "Sama aja. Mengubah orang susah kan. Saya kira juga gak perlu berubah. Kita jangan sampai kehilangan jati diri ketika mendapatkan jabatan," kata Nurul usai bertemu Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8).
"Ahok buat saya masih begitu begitu aja. Nggak berubah. Masih sama gilanya, sama ceplas ceplosnya," imbuh Nurul yang mengaku dekat secara emosional dengan Ahok.
Nurul mengatakan, Ahok memberikan masukan soal pencalonannya dalam Pilkada Kota Depok 2015 mendatang.
"Dia tadi mengatakan saya kan perempuan. Ada peluang yang kita tawarkan ke publik. PKS kan sudah sangat kuat di Depok. Apa masyarakat mau yang baru atau sudah nyaman di situ. Ya kita lihat," ujar Nurul.
Nurul mengungkapkan, Ahok juga menilai Kota Depok sebagai wilayah penting karena sebagai penyangga Ibu Kota DKI Jakarta.
"Kira-kira apa tuh yang diperlukan Jakarta dari Depok sebagai satelitnya. Pokoknya dekat dengan rakyat. Kemudian kita harus tau juga jangan money politics. Pak Ahok juga dapat julukan pelit. He-he," ujar Nurul.
Nurul mengungkapkan, Ahok juga menilai Kota Depok sebagai wilayah penting karena sebagai penyangga Ibu Kota DKI Jakarta.
"Kira-kira apa tuh yang diperlukan Jakarta dari Depok sebagai satelitnya. Pokoknya dekat dengan rakyat. Kemudian kita harus tau juga jangan money politics. Pak Ahok juga dapat julukan pelit. He-he," ujar Nurul.
Langganan:
Postingan (Atom)
Popular Posts
-
KODE NAMA 80 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ( http://www.unm.ac.id ) 81 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN ( http://www.uin-alauddin.ac.id ) 82 ... -
Anggota DPRD yang baru berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pelantikan berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2014). ...
-
http://www.rmol.co/read/2016/03/18/239999/Ahok-Tunggu-Hanura-Deklarasi- Ahok adalah sosok yang sangat fenomenal, sepak terjang dan tindak ta... -
lulung titiek ruhut. ©2017 Merdeka.com Hajatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memasuki babak baru. Ajang pemilihan orang nomor satu di ibu... -
KODE NAMA 41 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN ( http://spmb.unsoed.ac.id/ ) 42 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ( http://unnes.ac.id ) 43 UNIVERSIT... -
Foto: Getty Images Salah satu masalah klasik mereka yang telah lulus kuliah adalah bingung mau kerja apa. Bahkan tak jarang yang 'asal b... -
Jakarta – Presiden SBY sebentar lagi akan meninggalkan jabatannya sebagai presiden. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menawarinya untuk men...
Recent Comment